@thesis{thesis,
		author={REWOS  Tarsisius Mariyano Agustus},
		title ={Peran Media Online Pada Masyarakat Modern
Dalam Terang Dekrit Inter Mirifica},
		year={2020},
		url={http://103.56.207.239/118/},
		abstract={Johann Baptist Metz adalah seorang teolog Kristen asal Jerman yang memproposalkan Teologi Politik. Konsep utama Teologi Politik Metz menekankan iman yang berdimensi politik. Bagi Metz, tidak ada iman yang telanjang dari konteks. Hal ini berarti iman harus dapat diterjemahkan dalam beragam konteks zaman dengan segala permasalahannya. Konsep Teologi Politik Metz hendak mengetuk dan menggugah kesadaran agama Kristen dan para penganutnya mengenai tendensi dominatif subjek modern yang menimbulkan penderitaan bagi banyak orang.  
Di tengah situasi demikian Gereja tidak boleh tinggal dalam segala kenyamanannya. Gereja harus berdaya transformatif membebaskan mereka yang menderita. Kesadaran etis religius ini diinspirasi oleh peristiwa inkarnasi Allah. Melalui peristiwa itu Allah hendak menunjukkan solidaritasnya terhadap penderitaan manusia.  Inkarnasi Allah menjadi akar tuntutan keterlibatan sosial Gereja yang menunjukkan solidaritas dan gerakan sosial, kritisisme sosial, resistensi terhadap segala bentuk penindasan termasuk terhadap korupsi yang semakin hari semakin menimbulkan penderitaan dan mengorbankan nyawa jutaan manusia.
Korupsi memang merupakan momok menakutkan bagi kehidupan manusia. Perilaku korupsi pada akhirnya bermuara pada penderitaan jutaan manusia, sebab korupsi dan penderitaan adalah dua hal yang berkaitan erat. Untuk konteks Indonesia, korupsi adalah momok menakutkan yang mengancam sekaligus mendesak untuk diberantas. Persoalan korupsi masuk dalam kategori mendesak untuk diselesaikan sebab saat ini Indonesia sedang mengalami darurat korupsi.  
Potensi akan semakin parahnya di Indonesia adalah hal yang tidak dapat dinafikan. Demi mengantisipasi hal ini berbagai upaya pemberantasan telah diupayakan terutama oleh pihak pemerintah. Namun demikian hasilnya belum terlalu memuaskan bahkan mengecewakan. Ketakefektifan pemberantasan oleh pemerintah kemudian menggagas sebuah ide akan pemberantasan oleh setiap elemen yang ada di Indonesia tanpa memandang suku, ras, dan agama.
Gereja Katolik sebagai salah satu elemen pembentuk bangsa juga memiliki kewajiban untuk memberantas korupsi. Gereja dalam berbagai upaya harus sekeras mungkin memerangi korupsi agar dapat lenyap dari bumi Indonesia. Namun demikian, dalam upaya untuk memerangi korupsi tersebut, Gereja harus menghadapi berbagai tantangan seperti korupsi dalam tubuh gereja, apatisme, hingga carut marutnya birokrasi yang berada di luar wilayah domain institusi Gereja.
Rintangan-rintangan ini bakal membuat semangat Gereja untuk memberantas korupsi mengalami pasang surut. Surutnya semangat memberantas korupsi bakal bertransformasi menjadi absennya keterlibatan Gereja dalam situasi sosial masyarakat. Gereja didesak untuk masuk ke dalam wilayah privat semata yang berurusan dengan ritualitas semata.  
Berhadapan dengan ini, Gereja katolik sejatinya membutuhkan sebuah basis teologis yang niscaya dapat menjadi roh bagi keterlibatan praksis Gereja di tengah masyarakat. Oleh karena itu teologi politik menjadi relevan untuk menjadi sebuah dasar pertimbangan teologis Gereja. Dengan adanya sebuah basis teologis yang kokoh, yang konsisten terhadap persoalan-persoalan sosial, keterlibatan sosial Gereja-dalam hal ini memberantas korupsi- menjadi lebih terarah. Teologi politik dapat menjadi roh yang semakin menggerakan dan menjaga semangat keterlibatan Gereja Katolik dalam memberantas korupsi di Indonesia. Dengan berinspirasi pada teologi politik, Gereja Katolik akan semakin digerakkan untuk semakin terlibat dalam memberantas korupsi di Indonesia.}
		}