@thesis{thesis,
		author={ARIF  RAHMAN},
		title ={PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENCURIAN SEPEDA BERMOTOR DENGAN PEMBERATAN(Studi Kasus Putusan Pengadilan Nomor :74/Pid.B/2013/PN.Bkn.)},
		year={2021},
		url={http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/117/},
		abstract={Perkembangan  kejahatan  terutama  tindak  pidana  pencurian  semakin meningkat,  suatu  hal  yang  merupakan  dampak  negatif  dari  kemajuan yang telah dicapai oleh Negara kita. Sebagai contoh tindak pidana pencurian yang banyak dilakukan oleh seseorang dikarenakan struktur ekonomi yang semakin memburuk yang disebabkan oleh seringnya terjadi kenaikan   harga   barang   dan   inflasi   yang   cukup   tinggi   sedangkan pembagian pendapatan bagi masyarakat tidak merata, dan juga tingginya angka pengangguran yang disebabkan oleh sulitnya mendapatkan pekerjaan. Dalam penelitian skripsi ini penulis memberikan contoh kasus tindak pidana pencurian sepeda motor dengan pemberatan yang menggunakan kunci palsu, yang kasusnya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusannya Nomor : 74/Pid.B/2013/PN.Bkn, dan terdakwanya telah dipidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah : 1) Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan   ?   dan   2)   Bagaimana   Putusan   Pengadilan   Nomor   :74/Pid.B/2013/PN.Bkn dikaji berdasarkan teori tujuan pemidanaan ?. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah  metode  yuridis  normatif,  yaitu   menganalisis  kaitan     antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, akhirnya penulis menyimpulkan bahwa tanggungjawab hukum pelaku tindak pidana yang melakukan pencurian dengan pemberatan, pada dasarnya berpedoman bahwa pertanggung jawaban pidana bersifat personal atau perseorangan, sehingga pertanggung jawaban hanya dikenakan terhadap pelaku perbuatan  pidana.  Oleh  karena  itu  pertanggung  jawaban  pidana  tidak dapat dialihkan kepada orang lain. Dalam pertanggungjawaban pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan. Khusus bagi pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, KUHP telah mengaturnya yaitu pasal 363 dengan unsur-unsur yang mendukungnya sehingga seseorang dapat disangka telah melakukan tindak pidana pemberatan, misalnya mencuri ternak, mencuri di malam.}
		}