@thesis{thesis,
		author={AEP  SAEPUDIN},
		title ={Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja Oleh Pekerja (Putusan Mahkamah Agung Nomor 972 K/Pdt.Sus-PHI/2018)”},
		year={2020},
		url={http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/120/},
		abstract={:  Indonesia  adalah  negara  hukum  ,  sebagaimana  ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi ; Negara Indonesia adalah Negara   hukum.   Undang-Undang    Nomor   13   Tahun   2003   Tentang
Ketenagakerjaan dapat dikatakan sebagai hukum materiil dalam bidang ketenagakerjaan. Tentunya sebagai  hukum materiil jika ada pelanggaran- pelanggaran  yang  dilakukan  terhadap  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun
2003 Tentang Ketenagakerjaan harus ada hukum formil dalam penegakan hukum materiil tersebut. Sebagai hukum positif yang mengatur urusan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Negara Republik Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun
2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UUPPHI). Seperti permasalahan hukum perselisihan hubungan industrial pemutusan hubungan kerja yang terjadi antara Teti Sunarti (Pekerja) dengan Dewan Pengurus  Pusat   Asosiasi  Perusahaan  Bongkar   Muat   Indonesia  (DPP APBMI). Dalam hal ini  mengeluarkan Pekerja dengan alasan Ketua Umum DPP APBMI tidak nyaman dengan keberadaan pekerja. Pekerja meminta kepada   DPP   APBMI   untuk   memberikan   kompensasi   sesuai   dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan masalah : 1) Bagaimana Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ?, 2) Bagaimana Penerapan Kompensasi Akibat Pemutusan Hubungan Kerja Setelah Perkara Berkekuatan Hukum Tetap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yaitu Penelitian hukum yang bertujuan untuk menggambarkan tentang penemuan-penemuan,norma-norma,asas- asas hukum positif, sistematika hukum yang telah tersedia dan terkandung di dalam data sekunder. Kesimpulan Tindakan DPP APBMI mengeluarkan Pekerja tanpa diikuti oleh proses hukum mengakibatkan Pekerja menggugat, sebagai kompensasinya DPP APBMI harus memberikan kompensasi kepada Pekerja sebesar 71.200.000,-(tujuh puluh satu juta dua ratus rinu rupiah).}
		}