@thesis{thesis,
		author={Chumbradika  Chitto and Yani  Andre},
		title ={PENERAPAN WHISTLEBLOWING DALAM PARTAI POLITIK SEBAGAI LANGKAH PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI},
		year={2023},
		url={http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/1258/},
		abstract={Indonesia merupakan suatu negara hukum yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukumnya. Hukum diciptakan untuk mengatur kehidupan dan untuk mencapai ketertiban. Sebagai produk politik, hukum adalah dirancang untuk memastikan bahwa sistem politik tidak menyimpang dari jalur "yang telah ditentukan". hukum pancasila, diadopsi oleh Indonesia Adalah negara hukum ditahbiskan untuk mencapai tujuan negara, diambil dari nilai-nilai" Pancasila " sebagai sumber hukum tertinggi. Dalam era ini, partai politik justru menunjukkan sikap yang berbeda. Banyak partai politik memberikan kesan eksklusif dan merasa memiliki kendali atas rakyat. Eksklusivitas ini mencerminkan budaya demokrasi internal yang tertutup dalam partai. Sistem pendanaan partai politik dengan tiga pintu berpotensi mengembangkan praktik korupsi, terutama terkait dengan iuran individu atau lembaga serta iuran anggota. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah digabungkan menjadi undang-undang nasional yang bertujuan untuk memberantas kejahatan korupsi. penulis tertarik untuk mengaalisis tentang upaya pencegahan korupsi dengan judul Penerapan Whistleblowing Dalam Partai Politik Sebagai Langkah Pencegahan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Korupsi, Sistem Whistleblowing, Partai Politik.}
		}