@thesis{thesis,
		author={Amsar  Ashari},
		title ={ANALISA PENEGEKAN HUKUM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN DALAM KASUS PHK KARENA PELANGGARAN BERAT (Studi Kasus Putusan Perkara Nomo 58/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg dan Putusan Kasasi No.66 K/Pdt.Sus-PHI/2019},
		year={2020},
		url={http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/13/},
		abstract={Putusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial No: 58/Pdt.SUS- PHI/2018/PN.Bdg  yang menolak gugatan pekerja yang  ter-PHK dengan alsan   kesalahan   berat   dan   terhadap   PHK   tersebut,   pekerja   tidak mendapatkan   kompensasi   sedikitpun.   Putusan   PHI  disikapi   pekerja dengan mengajukan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung. Akhirnya Mahkamah   Agung   mengeluarkan   Putusan   Kasasi   dengan   No   66
K/Pdt.Sus-PHI/2019   dan  menyatakan  bahwa  putusan  PHI  dinyatakan tidak  berlaku,  selain  itu  hakim  memutuskan  PHK  dan  mengharuskan pengusaha  membayar  uang  penggantian  hak kepada  pekerja.  Putusan kedua  badan  peradilan  tersebut  hanya  menjadikan  PKB  perusahaan sebagai  pertimbangan  hukum  dan  tidak  mengindahkan  aturan  hukum positif  yang  berlaku,  diantaranya  Keputusan  Mahkamah  Konstitusi  No.
012/PUU-1/2003  yang membatalkan Pasal-Pasal dalam UUK  berkenaan dengan Pemutusan Hubungan Kerja karena kesalahan berat  serta Pasal
124  ayat  (2)  dan  (3)  Undang-undang  Nomor  13  tahun  2003  Tentang
Ketenagakerjaan.
Penelitian ini berisikan tentang analisa pertimbangan hukum yang dipakai oleh   Majelis   Hakim   pada   PHI   dalam   putusan   No:   58/Pdt.SUS- PHI/2018/PN.Bdg  dan  pertimbangan  hukum  Hakim  Agung  Mahkamah Agung dalam putusan No 66 K/Pdt.Sus-PHI/2019 serta implikasinya. Penelitian   ini   dilakukan   dengan   metode   hukum   normative   dengan menggunakan pendekatan kasus dan  pendekatan  perundang-undangan. Dari  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan  bahwa  putusan  Majelis  Hakim Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan Mahkamah Agung (MA) tidak mencerminkan   keadilan,  selain  itu,  Putusan  MA  akan  menimbulkan preseden buruk bagi penegakan hukum ketenagakerjaan dimana putusan tersebut  dapat  dijadikan  yurisprudensi   sehingga   dapat   menimbulkna ketidak pastian hukum ketenagakerjaan}
		}