@thesis{thesis,
		author={Wishnu  Dewanto},
		title ={TINJAUAN HUKUM IMPLEMENTASI SISTEM
DEMOKRASI PANCASILA MELALUI
PEMILIHAN UMUM LANGSUNG DI INDONESIA},
		year={2017},
		url={http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/153/},
		abstract={Pemilu merupakan instrumen untuk mendapatkan pemimpin dalam mekanisme
demokrasi. Melalui Pemilu rakyat dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya
Negara yang dicita-citakan dengan memilih pemimpin yang bias menjaga amanat
konstitusi. Pemimpin yang dipilih dapat mempengaruhi kemakmuran dan kesejahteraan
bagi bangsa dan negaranya sendiri, untuk di masa sekarang dan menuju pada masa
yang akan datang.
Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis merumuskan permasalahan,
dalam penelitian ini, yaitu : 1. Bagaimana ketentuan hukum tentang pelaksanaan
pemilihan umum yang berlaku di Indonesia.? 2. Faktor-faktor apakah yang
memengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia.? 3. Bagaimana
pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila dalam pemilihan umum langsung di
Indonesia.?
Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini, adalah pendekatan
yuridis dan normatif. Oleh sebab itu data yang digunakan dalam penulisan ini adalah
data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka sehingga penelitian ini
adalah kepustakaan normatif, yang didasarkan pada peninjauan suatu disiplin ilmu
hukum, dan pada perspektif dari ilmu demokrasi yang terdapat di Indonesia.
Berdasarkan hasil penelitian ini penulis mendapatkan kesimpulan bahwa
ketentuan hukum tentang pelaksanaan pemilihan umum yang berlaku di Indonesia,
sejak pertama kali dilaksanakan pemilihan umum langsung telah mengalami beberapa
kali perubahan, yakni : berdasarkan Pasal 22E UUD 1945 dijabarkan kedalam beberapa
undang-undang, terakhir dilaksanakan melalui UU No. 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu, UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu dan UU No. 42 Tahun
2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, namun dalam
pelaksanaannya masih terdapat kecurangan-kecurangan yang berakibat terjadinya
tuntutan ke lembaga peradilan pemilihan umum, yakni Mahkamah Konstitusi. Faktorfaktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia: a.
Penataan Pemilu masih kurang efektif, b. Political will yang dimiliki oleh Pemerintah
masih rendah, c. Antusiasme masyarakat dalam mengikuti Pemilu masih kurang, d.
Regulasi Pemilu yang masih memiliki kekurangan, e. Kelembagaan penyelenggara
Pemilu yang belum sepenuhnya professional. Pelaksanaan sistem demokrasi Pancasila
dalam pemilihan umum langsung di Indonesia, telah terlihat seiring dengan
diberikannya ruang bagi rakyat untuk menentukan calon-calon pemimpin melalui
mekanisme Pemilu dengan sistem one man one vote, namun pada kenyatannya belum
telaksana dengan baik karena masih terdapat berbagai kekurangan baik dari data
administratif maupun dalam pelaksanaan pemilihan umum tersebut.}
		}