@thesis{thesis,
		author={Yudi  Suharto},
		title ={PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR BATAS
KECEPATAN BERKENDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG 
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS 
DAN ANGKUTAN JALAN},
		year={2019},
		url={http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/183/},
		abstract={Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan 
Jalan ( UU LLAJ) merupakan Undang-Undang yang dibentuk berdasar 
pada semangat bahwa penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
yang bersifat lintas sektor harus dilaksanakan secara terkoordinasi oleh 
para pembina beserta para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya, 
guna mengatasi permasalahan yang sangat kompleks. Yang tidak kalah 
pentingnya adalah bahwa Undang-Undang LLAJ ini ditujukan untuk 
menekan angka Kecelakaan Lalu Lintas yang dirasakan sangat tinggi, 
upaya ke depan diarahkan pada penanggulangan secara komprehensif 
yang mencakup upaya pembinaan, pencegahan, pengaturan, dan 
penegakan hukum terhadap para pelanggar lalu lintas. Dalam penulisan 
skripsi ini secara khusus panulis memilih topik penegakan hukum terhadap 
pelanggar batas kecepatan dalam berkendara. Rumusan masalah yang 
penulis bahas adalah : (1) Bagaimana penerapan sanksi hukum pidana 
terhadap pelanggar lalu lintas khususnya pelanggaran batas kecepatan 
berkendara ? dan (2) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggar 
lalu lintas khususnya pelanggaran batas kecepatan berkendara ?. 
Adapaun metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode 
hukum/yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengutamakan 
kepustakaan atau penelitian data sekunder dengan bahan-bahan yang 
bersumber dari peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, 
khususnya teori penegakan hukum dan teori efektifitas hukum, serta 
pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian 
dianalisis serta menarik kesimpulan dari rumusan masalah yang penulis 
bahas tersebut. Akhirnya penulis menyimpulkan bahwa Penerapan sanksi 
menurut hukum pidana terhadap pelanggar lalu lintas khususnya 
pelanggaran batas kecepatan berkendara, adalah dengan 
mengedepankan pemahaman bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan 
perbuatan pidana karena undang-undang merumuskannya perbuatan 
tersebut sebagai delik dan karena undang-undang juga mengancam 
perbuatan tersebut dengan sanksi. Adanya Undang-Undang No. 22 Tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut bertujuan 
memberikan batasan bagi pengguna jalan agar tidak sembarangan ketika 
mengoperasikan kendaraannya khususnya melanggar kecepatan, maka 
akan dikenai sanksi sesuai Pasal 287 UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, artinya setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar aturan batas kecepatan 
paling tinggi atau paling rendah bisa kena pidana kurungan paling lama 2 
(dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu 
rupiah)}
		}