@thesis{thesis,
		author={Widi  Faris Fauzan},
		title ={PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK-HAK 
TENAGA KERJA YANG DIBERHENTIKAN DITINJAU 
DARI UNDANG-UNDANG RI NOMOR 13 TAHUN 2003 
TENTANG KETENAGAKERJAAN BERDASARKAN 
PUTUSAN NOMOR 229/PDT.SUS-PHI/2019/PN.JKT.PST},
		year={2021},
		url={http://digilib.iblam.ac.id/id/eprint/189/},
		abstract={Banyak pengusaha yang melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 
para pekerja secara tidak manusiawi atau tidak sesuai dengan hokum yang berlaku. 
Semua itu disebabkan karena para pekerja dianggap tidak mengetahui peraturan 
tentang pemutusan hubungan kerja, sehingga ketika para pekerja di PHK oleh pihak 
perusahaan maka pekerja begitu mudah untuk dapat menerima keputusan PHK 
tersebut dengan hanya perasaan kecewa. Padahal ada hak dan kewajiban yang 
timbul atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja yang tercantum di dalam 
perjanjian secara tertulis. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian 
yuridis normatif dengan tipe deskriptif analitis. Sumber data didapatkan melalui data 
primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini antara lain menggunakan Teknik Studi kepustakaan Teknik Studi 
Dokumen kasus-kasus hukum dengan pengolahan dan analisis data dilakukan 
secara kualitatif. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa bukan 
hanya pengusaha yang diminta untuk sedapat mungkin tidak melakukan PHK, tetapi 
juga pihak Pekerja/Buruh dan pemerintah diwajibkan untuk mengusahakannya. Hal 
ini terkait dengan PHK yang dilakukan oleh pihak pekerja, yaitu yang berkaitan 
dengan pemenuhan prestasi yang telah diperjanjikan melalui perjanjian kerja. Jika 
merujuk pada Kepmenaker Nomor 150 Tahun 2000, pekerja berhak untuk 
mendapatkan pembinaan guna memperbaiki kinerjanya demi kepentingan 
perusahaan. Sedangkan bagi pihak pemerintah harus mengupayakan agar tidak 
terjadi PHK, yakni dengan mengeluarkan kebijakan ketenagakerjaan yang melarang 
pihak pengusaha atau perusahaan untuk melakukan efisiensi. Dalam ruang lingkup 
perekonomian, hendaknya pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan atau 
terobosan sehingga dapat meningkatkan gairah industri yang dapat menyerap 
banyak tenaga kerja.}
		}