@thesis{thesis,
		author={MOCH. ULIN NI'AM  NIM: 99373543},
		title ={JIHAD DALAM LEMBAGA LEGISLATIF Dl INDONESIA},
		year={2004},
		url={https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/31085/},
		abstract={Jihad di legislatif adalah semangat yang harus dimiliki oleh setiap anggota legislatif di dalam 
memerangi segala bentuk kedhaliman yang  terjadi  di masyarakat seperti, perang melawan kemiskinan, 
kejahatan, ketidakadilan, kebodohan, korupsi, kolusi, dan sejenisnya.

Beberapa ajaran Islam yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam kehidupan berbangsa dan 
bemegara oleh legislatif, meliputi kekuasaan sebagai amanah, musyawarah untuk mencapai mufakat, 
prinsip keadilan sosial, prinsip persamaan, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi 
manusia, prinsip peradilan bebas,  prinsip perdamaian dan keselamatan, prinsip kesejahteraan dan 
prinsip ketaatan rakyat.

Kesembilan poin di atas terbingkai dalam semangat amar ma'ruf nahi munkar, yaitu sosialisasi, 
intemalisasi kebaikan, pencegahan dan penghapusan kernunkaran.

Lernbaga legislatif yang mendapatkan amanah dari rakyat  untuk menyuarakan aspirasinya belum 
sepenuhnya mempunyai semangat untuk berjihad di dalam melihat kondisi rakyat yang sebenamya, upaya 
untuk menegakkan keadilan dan menghilangkan kedhaliman di kalangan penguasa dan rakyat bam sekedar 
wacana masih banyak penindasan yang dilakukan oleh penguasa, penggusuran di mana-mana, kebodohan 
semakin meningkat  karena  mahalnya biaya pendidikan dan banyak yang lain.

Dalarn hal ini penulis melihat  betapa pentingnya perintah untuk berj ihad di legislatif yang 
merupakan perwakilan dari rakyat dengan cara beramar ma'ruf nahi munkar yang rnerupakan pemaknaan 
jihad pada masa sekarang. Dalam Islam amar ma'ruf nahi munkar merupakan salah satu kewajiban yang 
paling berat nilainya.

Jihad yang selama ini kita harapkan muncul di lembaga legislatif belurn sepenuhnya dilaksanakan, 
seperti apa yang selama ini terjadi di legislatif, baik itu yang terjadi di pimpinan atau 
anggotanya, betapa masyarakat kecewa oleh ketidak disiplinan para anggota DPR dalam menjalankan 
tugas kesehariannya. Demikian juga, betapa kecewanya masyarakat terhadap penonjolan kepentingan 
materi para wakil rakyat ketimbang prestasi tugas dalam rnenyalurkan aspirasi rakyat. Kondisi 
semacam ini menjadi pemicu  munculnya  kekecewaan  rakyat,  parahnya kekecewaan demi kekecewaan 
yang terbangun menimbulkan semakin besarnya sikap apolitis di masyarakat.}
		}