@thesis{thesis,
		author={ANIFA NUR FAIDAH  NIM. 15350022},
		title ={PANDANGAN PENGHULU KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)
MERGANGSAN TENTANG PEMALSUAN IDENTITAS DALAM
PERNIKAHAN (STUDI KASUS PERNIKAHAN BUDI PRABOWO DAN
AGUSTINA DWI ASTUTI)},
		year={2019},
		url={http://digilib.uin-suka.ac.id/34596/},
		abstract={Dari kasus yang diteliti ini yaitu telah terjadi pemalsuan identitas dalam
sebuah pernikahan poligami yang terjadi di KUA Mergangsan. Kasus tersebut
dilakukan oleh Budi Prabowo yang merupakan salah satu anggota polisi dan
diberikan wewenang mempunyai dua identitas untuk keperluan tugas, namun
wewenang tersebut disalahgunakan olehnya untuk menikahi seorang wanita yang
bernama Dwi Astuti. Budi Prabowo yang berstatus sebagai suami, dengan
menggunakan identitas palsunya menikahi Dwi Astuti. Sehingga pernikahan
tersebut tanpa adanya persetujuan dari istri sebelumnya, dan tentunya telah
menimbulkan hukum maupun akibat hukum yang berbeda dengan pernikahan yang
tanpa memalsukan identitas. Kasus demikian merupakan kasus pertama kali yang
terjadi di KUA Mergangsan, sehingga penulis ingin mengetahui bagaimana
pendapat dari Penghulu mengenai kasus pemalsuan identitas dalam pernikahan
tentang hukum dan akibat hukumnya. Hal tersebutlah yang menjadi latar belakang
penulisan skripsi ini.
Untuk mengetahui kasus pemalsuan identitas dalam pernikahan tersebut,
maka ada dua titik fokus yang menjadi pokok pembahasan yang bertujuan untuk
mengetahui bagaimana pendapat penghulu mengenai hukum dan akibat hukum
kasus pemasluan identitas dalam pernikahan, dan mengetahui rujukan hukum atau
alasan hukum Penghulu dalam berpendapat.
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
yuridis normatif. Yaitu menguasai hukum bagi persoalan tertentu yang terjadi serta
bagaimana melaksanakan dan menerapkan peraturan-peraturan hukum.
Menurut pandangan Penghulu KUA Mergangsan hukum atau status
perkawinan dengan pemalsuan identitas yaitu sah, karena pada pelaksaannya
terpenuhi syarat dan rukun dalam pernikahan. Namun setelah diketahui bahwa
ternyata ada cacat syarat, maka perkawinan harus dibatalkan. Akibat hukum yang
berlaku juga sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
Kemudian pandangan dari penghulu yang kedua bahwa perkawinan dengan
memalsukan identitas jika dilihat dari sudut pandang agama hukumya yaitu sah,
karena terpenuhi syarat dan rukun perkawinan. Namun jika dilihat dari sudut
pandang Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan tersebut tidak sah karena
ada syarat yang tidak terpenuhi, sehingga harus dilakukan pembatalan. Terdapat
alasan hukun normatif dan alasan hukum yuridis yang masing-masing terkait
dengan sah atau tidaknya pernikahan, pembatalan perkawinan dan akibat
hukumnya.}
		}