@thesis{thesis,
		author={Pramaningsih  Anak Agung Ayu Ditha},
		title ={Implementasi Kebijakan Electronic Government (E-Government) Di Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Bandung (Studi Pada Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu (Sipaku))},
		year={2023},
		url={http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9018/},
		abstract={Pemerintah Kota Bandung berupaya mengimplementasikan E-Government melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Kewilayahan Terpadu (SIPAKU). SIPAKU merupakan Penyediaan aplikasi yang mampu mempermudah pemberian layanan kepada masyarakat dan mendorong penggunaan di seluruh kewilayahan agar proses pengadministrasian lebih efektif dan efisien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Kebijakan E-Government Di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung Melalui Aplikasi SIPAKU. Teori yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikemukakan oleh George C. Edward III dalam buku implementation public policy (1980:10) yang didalamnya terdapat empat faktor implementasi kebijakan yaitu: Communication, Resources, Dispositions, Bureacratic Structure. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan purposive.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi yang dilakukan dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat belum optimal. Media yang digunakan dan informasi yang disampaikan kurang jelas dan tidak intensif. Meskipun sumberdaya seperti staf, kewenangan, dan fasilitas sudah cukup baik, masih terdapat kekurangan dalam hal informasi. Kurangnya sumberdaya manusia yang mengelola aplikasi SIPAKU mengakibatkan kurangnya pembaruan informasi di website SIPAKU. Kedisiplinan aparatur dan insentif yang diberikan telah mendukung implementasi kebijakan. Koordinasi yang baik antara Dinas Komunikasi dan Informatika dengan aparatur di kewilayahan mendukung implementasi SIPAKU secara maksimal. Namun, masih ada kendala seperti pemahaman yang tidak merata di kalangan aparatur dan kebutuhan untuk mengkhususkan SOP.}
		}