@thesis{thesis, author={Harini Devina Indah}, title ={Perbandingan Penerapan Clean Government Antara Pemerintah Kota Cimahi Dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat}, year={2023}, url={http://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/9019/}, abstract={Citra pemerintahan buruk yang ditandai dengan adanya tindak Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) telah melahirkan sebuah fase sejarah politik bangsa Indonesia dengan semangat reformasi. Salah satu isu reformasi yang diwacanakan adalah Good dan Clean Government. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori good and clean government dari Sedarmayanti. Terdapat empat aspek yaitu: transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, dan supremasi hukum. Desain penelitian yang dipakai pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi pustaka, observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan menggunakan teknik purposive kepada aparatur Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah, Dan Perindustrian dan Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Hasil penelitian menunjukan bahwa perbandingan aspek transparansi pada Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama transparan terhadap publik dan masyarakat umum, Perbandingan aspek akuntabilitas pada Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sama-sama memberi pertanggungjawaban yang jelas atas segala aktivitas pemerintahan yang dilakukan di kedua daerah, Perbandingan dalam aspek partisipasi masyarakat Pemerintah Kota Cimahi dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah terdapat sedikit perbedaan dari jumlah persenan partisipan masyarakat yang sadar akan pentingnya berdemokrasi di kedua daerah lewat pemilu, dan Perbandingan dalam aspek supremasi hukum pada Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sama-sama memiliki kasus korupsi yang terjadi di kedua daerah, menandakan masih lemahnya supremasi hukum di Pemerintah Kota Cimahi Dan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.} }