@thesis{thesis,
		author={Siswadi  Cahyo},
		title ={PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM ATAS 
TANAH NEGARA},
		year={2023},
		url={http://elibs.unigres.ac.id/1699/},
		abstract={Pengadaan tanah untuk kepentingan umum atas tanah negara yang dilakukan oleh Pemerintah 
Kabupaten Gresik bagi masyarakat yang terdampak atas Proyek Strategi Nasional (PSN) pelebaranjalan 
Raya Manyar menuai berbagai macam protes yang dilakukan oleh warga terdampak sehingga perlu adanya 
pemahaman satu persepsi dan satu tujuan untuk kepentingan bersama. Permasalahan ini muncul baik dalam 
tahap awal, pelaksanaan maupun pemberian ganti rugi yang kurang layak yang tanpa melibatkan masyarakat 
pemegang hak atas tanah pasal 76 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 Tentang penyelenggaraan 
pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sehingga pengadaan tanah yang berdalih 
untuk kepentingan umum sering kali melanggar hak asasi manusia. Maka rumusan masalah yang akan 
dibahas dalam penelitian ini, Bagaimana Upaya penyelesaian Ganti Kerugian berdasarkang undang-Undang 
No 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan, untuk pelebaran Jalan Raya Manyar 
Kabupaten Gresik dan Bentuk ganti rugi apakah yang diberikan terhadap Tanah Negara pada pengadaan 
tanah untuk kepentingan umum.
Kesimpulan dan saran dari penelitian ini. Upaya penyelesaian Ganti Kerugian berdasarkang undang?Undang No 2 tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan, untuk pelebaran Jalan Raya 
Manyar Kabupaten Gresik. Dilakukan dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada 
pihak yang berhak dalam hal ini. Terhadap instansi yang tanahnya terkena proyek hendaknya mengikuti 
peraturan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk 
Kepentingan Umum, PP No 19 Tahun 2021 Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 
Umum dan Permen ATBR No 19 Tahun 2021 Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 
terhadap tanah yang telah ditempati oleh masyarakat meskipun tanah tersebut bukan milik pribadi tapi tanah 
Milik negara / Pemerintah supaya tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah daerah tidak peduli terhadap 
masyarakat atau kepentingan umum.}
		}