@thesis{thesis, author={Romadhi Syahril}, title ={BEBAN PEMBUKTIAN DAN SANKSI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 1999 juncto UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI}, year={2022}, url={http://elibs.unigres.ac.id/976/}, abstract={Korupsi terjadi kmena adanya celah dan kesernpatan yang akan dijadikan sebagai peluang oleh para koruptor. Sesuai dengan definisi korupsi yang berarti merusak, maka sebagai objek dalam penelitian akan merusak negara dan merugikan masyarakat. Beban pembuktian terbalik dapat dijadikan sebagai alat untuk menemukan dan menetapkan kebenaran yang seswrgguhnya dalam sebuah putusan pengadilan. Proses beban pembuktian dalam pengadilaa sangat efektif digunakan, karena semua dilakukan dengan berlandas pada alat bukti yang digunakan sebagai pembelaan oleh orang yang bersangkutan. Pembuktian terbalik juga dapat digunakan dalam kasus gratifikasi sebagai cara mernbuktikan dan sandaran guna menarik kesimpulan tentang objek yang dibuktkan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif. Penelitian hukum bersifat normati{, maka penulis akan menggunakan tipe penelitian normatif, yaitu suatu penelitian yang difokuskan uatuk mengkaji penelitian hukum positi{ dalam hal ini adalah bahan hukum tertulis, khususnya yang berhubungan dengan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini ditujukan hanya pada peraturan yang tertulis atau bahan hukum lain. Dalam penelitian skripsi ini Undang-Undang yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi junclo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 201 I Tentang Tindak Pidana Korupsi. Objek yang digunakan yaitu kasus gratifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa subjek yang dibebani membuktikan pula objek pembuktiannya. Melalui pembuktian terbalik ini siapapun yang melakukan tindak pidana korupsi berkewajiban memberikan keterangan tentang asal-usul hartanya. Dalam kasus gratifikasi, sistem pembuktian terbalik hanya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dcngan gratifikasi yang berhubungan dengan suap. Sistcm ini bcrpijak pada asas praduga bcrsalah (presumption of BuiW.} }