@thesis{thesis,
		author={ARDIYANI  LISNA PUTRI},
		title ={PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KEKUATAN PAKSA YANG DIGUNAKAN OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA},
		year={2021},
		url={http://eprints.ubhara.ac.id/1019/},
		abstract={ABSTRAK

Dasar hukum tindakan tembak di tempat terhadap pelaku kriminal adalah:
Undang-undang Kepolisian Pasal 16 ayat (1) huruf i dan Pasal 16 ayat (2), Pasal 18 ayat (1). Dalam KUHAP diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4; Pasal 7 ayat (1) huruf j; serta dalam Perkap No. 1 Tahun 2009. Batasan tembak di tempat adalah dengan memperhatikan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, kewajiban umum, preventif, masuk akal. Dalam menggunakan diskresinya anggota harus memiliki kemampuan melakukan intepretasi sebagai manifestasi keterampilan, pengamatan, serta pemahaman anggota Polri guna mengambil keputusan diskresi dengan tepat.
Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Hasil
penelitian ini menunjukan bahwa pada dasarnya pemberlakuan tembak ditempat terhadap tersangka merupakan langkah terakhir yang dilakukan oleh anggota Polri. Dari keseluruhan data penembakan pada pelaku kriminalitas diketahui bahwa penembakan dilakukan petugas sebagai pembelaan terpaksa karena adanya ancaman kehilangan nyawa.}
		}