@thesis{thesis,
		author={Rachman  Aslam},
		title ={PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TENTANG PELAYANAN UMUM KABUPATEN TELUK WONDAMA DI ERA OTONOMI KHUSUS PAPUA},
		year={2009},
		url={https://eprints.umm.ac.id/10043/},
		abstract={Kebijakan pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan Papua yang meliputi Provinsi Papua dan Provinsi lrian Jaya Barat menunjukkan keseriusan dalam membangun tanah Papua. 
Kesempatan ini harus dimanfaatkan secara baik yaitu dengan mengembangkan program-program strategis yang memberikan dampak jangka panjang dalam, peningkatan pelayanan kepada 
masyarakat terutama yang berdomisili di daerah percepatan ini yang juga tidak terlepas dari konsekuensi alokasi anggaran yang lebih besar, tetapi alokasi itu perlu diikuti dengan optimalisasi perencanaa (pelaksanaan, dan pengendalian, sehingga substansi Inpres Nomor 5 Tahun 2007 dapat memberikan kemajuan yang signifikan dalam dua tahun masa berlakunya. 
Permasalahan selanjutnya ialah apakah pemerintah daerah yang merupakan daerah hasil pemekaran terutama kabupaten Teluk Wondama dapat menerapkan sistem penyelenggaraan 
pelayanan publik yang efektif dan sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam undang-undang tentang otonomi khusus Propinsi Papua dan UU Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
pemekaran Kabupaten di Provinsi Papua. Permasalahan inilah yang akan menjadi fokus penelitian ini. 
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Observasi dan wawancara serta dokumentasi. Setelah dilakukan pemeriksaan keabsahanya, data dianalisis dengan cara penyajian data sekaligus dianalisis dan penarikan kesimpulan. 
Dari hasil data yang diperoleh (1). Bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Teluk Wondama masih terdapat penggolongan sosial, dimana model pelayanan 
umum disesuaikan dengan status sosial masyarakat. Disamping masyarakat kurang mengikuti aturan tertib pelayanan melalui mekanisme pelayanan yang ditentukan. Pelayanan yang 
diberikan pada masyarakat masih jauh dari harapan masyarakat, bahkan seringkali terjadi mal-pelayanan. Kepatuhan terhadap kode etik dan tata tertib layanan tampaknya berfungsi pada tataran memperkuat peran negara dan kurang berorientasi pada terciptanya peningkatan dan 
akuntabilitas aparatur dan pelayanan publik. (2) Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan Publik di Kabupaten Teluk Wondama sangat variatif, seperti prosedur layanan publik menjadi landasan pemerintah memberikan pelayanan, namun lebih banyak memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah dan memberikan kewajiban serta sanksi kepada publik. Disamping itu dimensi kualitas pelayanan publik berkaitan dengan 
kebutuhan akan kesejahteraan pegawai akan berpengaruh dalam melayani kebutuhan masyarakat. Motivasi pegawai akan terwujud jika kebutahannya dapat terpenuhi, karena 
permasalahan rendahya motivasi pegawai pemerintahan dalam hal pelayanan kepada mayarakat adalah masalah kesejahteraan yang diperoleh pegawai, sehingga rawan dengan tindakan-tindakan penyimpangan oleh aparat pemerintah. 
Dengan demikian dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Teluk Wondama masih jauh dari harapan masyarakat. Sedangkan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kabupaten Teluk Wondama sangat variatif, seperti prosedur layanan publik menjadi landasan pemerintah memberikan pelayanan, namun lebih banyak memberikan hak dan wewenang kepada pemerintah dan memberikan kewajiban serta sanksi kepada publik. 
Dari hasil penelitian ini diharapkan sedapat mungkin ditingkatkan Layanan yang memunculkan terobosan inovatif untuk membuat ketersediaan layanannya semakin murah, mudah dan merata serta prosedural. Disamping itu Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama seyogyanya melakukan efisiensi dan terobosan inovatif untuk melaksanakan layanan dengan membuat bagan alur kepengurusan serta melakukan sosialisasi perihal tahapan-tahapan pelayanan. Juga fasilitas layanan yang memunculkan terobosan inovatif yang menyangkut secara langsung kepentingan umum.}
		}