@thesis{thesis,
		author={SAPUTRA  M. ANDRIAN},
		title ={ANALISIS PEMIDANAAN PRAKTIK PROSTITUSI MELALUI MEDIA 
SOSIAL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA},
		year={2024},
		url={http://eprints.uniska-bjm.ac.id/23290/},
		abstract={Prostitusi melalui media sosial merupakan kegiatan prostitusi atau suatu kegiatan 
yang menjadikan seseorang sebagai objek untuk di perdagangkan melalui media elektronik 
atau online.  Prostitusi online dilakukan dengan media karna lebih mudah, murah, praktis 
dan lebih aman dari razia petugas dari pada prostitusi yang di lakukandengan cara 
konvensional. Prostitusi melalui media sosial sebagai kejahatan cyber crime merupakan 
kejahatan jual beli perdagangan manusia dalam kegiatan kasus tawar-menawar yang 
bersendikan pada pelayanan penikmat jasa yang pelancarannya bersendikat pada dunia maya 
atau jejaring internet sebagai media penyambung dalam meluruskan aksi kejahatan tersebut. 
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi Dan 
Transaksi Elektronik yang mengatur tentang Prostitusi diatur dalam Pasal 27 Ayat (1). 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah 
banyak menjerat kasus prostitusi, namun di Indonesia sendiri angka prostitusi dari tahun ke 
tahun menunjukan suatu peningkatan. Dari data putusan MA terkait putusan kasus prostitusi 
dengan klasifikasi ITE pada tahun 2017 terdapat 5 putusan, 2018 terdapat 6 putusan, dan 
2019 terdapat 10 putusan. Dengan menaiknya angka kasus prostitusi artinya pengguna jasa 
prostitusipun setiap tahunnya menunjukan peningkatan, namun sangat disayangkan tidak ada 
sanksi untuk menjerat penggunanya. Dari situlah sanksi pidana bagi para pelaku prostitusi 
belum menunjukan suatu keadilan karena belum bisa menjerat semua pihak yang terlibat 
kasus tersebut. Tanggung jawab pidana terhadap pelaku prostitusi melalui media sosial 
terdapat dalam UU ITE ini termuat, yaitu pada Pasal 45 ayat (1) tentang Ketentuan Pidan. 
Dari semua pasal dari UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 
tidak ada menyebutkan kata prostitusi di dalamnya. Hanya pada Pasal 27 yang menyebutkan 
tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang, menyebut kata kesusilaan yang menyangkut 
untuk hal-hal yang mengandung pornografi. Beda halnya kesusilaan dengan prostitusi 
online. UU ini tidak menjelaskan terhadap sanksi pidana buat para pengguna layanan 
prostitusi melalui media sosial. Dan pelaku pengguna layanan prostitusi online tidak dapat 
dijerat, jadi bisa dikatakan UU ini tidak tepat digunakan untuk menanggulangi permasalahan 
prostitusi online.}
		}