@thesis{thesis,
		author={SHALEH  RIZKY},
		title ={TINJAUAN UNDANG-UNDANG RI NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM TERHADAP KEABSAHAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM KEPADA PELAKU PENYALAHGUNAAN KEJAHATAN NARKOTIKA},
		year={2024},
		url={http://eprints.uniska-bjm.ac.id/23292/},
		abstract={Kedudukan bantuan hukum secara gratis maka orang yang tidak mampu yang dalam 
hal ini dimaksudkan pada tingkat perekonomian, yang terlibat dalam proses perkara perdata 
akan mendapat keringanan untuk memperoleh penasihat hukum sehingga hak - haknya dapat 
terlindungi dan proses pemeriksaan perkara perdata tersebut dapat berlangsung sebagaimana 
mestinya. Pengaturan hukum tentang pemberian bantuan hukumi diatur di dalam Pasal 1 ayat 
(1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang 
menyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi 
Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum dan Penerima 
Bantuan Hukum tersebut adalah orang atau kelompok orang miskin. Berdasarkan pasal 4 
Undang- undang Bantuan Hukum, bahwa bantuan hukum diberikan kepada penerima 
bantuan hukum yang menghadapi masalah hukum. Area bantuan hukum yang dapat meliputi 
kasus-kasus perdata, pidana dan tata usaha negara. Bantuan hukum merupakan pelayanan 
hukum yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum dan pembelaan terhadap hak
hak konstitusi tersangka /terdakwa sejak ditahan sampai diperolehnya putusan pengadilan 
yang berkekuatan hukum tetap. Bantuan hukum menjadi hak tersangka tindak pidana 
narkotika yang menjadi suatu kewajiban yang diberikan penyidik disebabkan telah diatur 
dalam penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik wajib menunjuk 
penasihat hukum sebagai pemberi bantuan hukum untuk tersangka yang diancam atas pidana 
penjara selama lima tahun atau lebih. Namun demikian, terdapat pasal yang mengkhususkan 
bantuan hukum cuma-cuma dalam hal pendampingan hukum yang tercantum dalam Pasal 
56 ayat (2) KUHAP. Permasalahan hukum tindak pidana narkotika mempunyai angka 
tersangka tindak pidana narkotika cukup tinggi dan dikenakan sebagian besar pada Pasal 
Narkotika yang diatas 5 (lima) tahun ancaman hukuman penjara. Hal inilah yang menjadi 
suatu permasalahan di mana bantuan hukum diperlukan terutama bila tersangkanya dihukum 
minimal 5 (lima) tahun hukuman penjara bahkan lebih. Terhadap tersangka yang tidak 
mampu (miskin), sesuai penjelasan Pasal 56 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa penyidik 
berkewajiban untuk menyediakan penasehat hukum terhadap tersangka yang tidak mampu 
(miskin).}
		}