@thesis{thesis,
		author={Sasongko  Maulid Agung Indra},
		title ={Evaluasi efektivitas pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era pelaksanaan Otonomi Daerah},
		year={2006},
		url={https://eprints.unmer.ac.id/id/eprint/891/},
		abstract={Pada saat ini keberadaan pemerintah daerah mempunyai peranan yang 
penting dalam menjalankan pemerintahan di lingkungannya terkait dengan 
pemberlakuan otonomi daerah. Pemerintah Daerah seolah-olah berlomba dalam 
mewujudkan keberhasilan program dari pemerintah pusat ini, salah satu usaha 
Pemerintah Daerah adalah mengembangkan dan meningkatkan perannya dalam 
bidang ekonomi dan keuangan. Bagaimana juga ekonomi dan keuangan bagi suatu 
daerah merupakan elemen penting untuk menunjang kelangsungan hidup 
pemerintahan bagi daerah tersebut.
Hingga pada akhirnya diberlakukanya Undang-Undang No. 22 tahun 
1999 tentang pemerintah daerah, sejak tanggal 1 Januari tahun 2001. Oleh karena 
itu setiap daerah di negara Kesatuan Republik Indonesia diberikan hak untuk 
melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan 
mempunyai tanggung jawab tinggi untuk dapat menjamin perkembangan dan 
jalannya pembangunan di daerah tersebut. Yang dimaksud dengan memberikan 
kewewenangan adalah pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya baik 
alam maupun manusia yang adil dan pengaturan perimbangan keuangan antara 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Maksud dari pemberian otonomi adalah 
untuk melaksanakan pembangunan dalam arti luas meliputi segala aspek 
kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai prinsip-prinsip 
demokrasi. 
Otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan dan 
kesejahteraan masyarakat menjadi semakin baik dari sebelumnya dan sebagai 
usaha menjadikan pemerintah daerah menjadi lebih mandiri dalam mengatur dan 
menjalankan pemerintahannya. Selain itu otonomi daerah menjadi jembatan 
dalam upaya pemberdayaan daerah untuk pengambilan sebuah keputusan yang 
sangat leluasa dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki sesuai dengan 
kepentingan prioritas dan potensi daerah sendiri tanpa adanya campur tangan dari 
Pemerintah Pusat seperti sebelumnya.
7
Pada saat diberlakukannya otonomi daerah pada awal 2001 sebelumnya 
di tahun 1999 DPR RI sudah mengesahkan dua rancangan undang-undang 
otonomi daerah, yaitu : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Daerah yang kemudian dijadikan awal dimulainya pelaksanaan 
otonomi daerah.
Uraian di atas menjelaskan tentang pengertian otonomi daerah kaitannya 
dengan efektifitas Pendapatan Asli Daerah Kota Malang yang selama ini diterima 
dan kemudian dijadikan tolak ukur keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Ciri 
dari otonomi daerah sendiri adalah mampu berotonomi daerah dan terletak pada 
kemampuan keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah sehingga terciptanya keberhasilan pemerintahan yang baik tanpa 
bergantung kepada pemerintahan pusat serta dapat menjadikan Pendapatan Asli 
Daerah (PAD )sebagai tolak ukur nantinya.
Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan permasalahan 
yaitu : ?Seberapa efektifkah pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota 
Malang yang diterima saat ini di saat berjalannya pelaksanaan otonomi daerah.
Peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi 
daerah menjadi sangat dominan menyusul diberikannya wewenang suatu 
pemerintah daerah untuk berusaha mengatur pemerintahannya secara mandiri 
terlepas dari pemerintah daerah. Selain itu juga dituntut suatu pemerintah daerah 
mengatur besarnya keuangan yang ada saat itu.
Penyelenggaraan otonomi daerah tidak terlepas dari masyarakat atau 
publik setempat dalam menerima dan melaksanakan tanggung jawabnya dalam 
pembangunan daerahnya. Selain itu dalam program otonomi daerah tugas dari 
pemerintah daerah sendiri adalah mengelola sumberdaya alam semaksimal 
mungkin guna mengoptimalkan kualitas dan kuantitas Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang didapatnya.
Sesuai dengan ketetapan MPR RI Nomor XV. MPR/ 1998 penyelenggaraan 
otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata 
8
dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional yang diwujudkan 
dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang 
berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.}
		}