@thesis{thesis,
		author={Ananda R  Nicco},
		title ={PERAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) DALAM MENANGANI KASUS PENYELUNDUPAN NARKOTIKA DARI MALAYSIA
(Tahun 2008-2012)},
		year={2016},
		url={http://eprints.upnyk.ac.id/1173/},
		abstract={Sari
Perkembangan politik internasional di era globalisasi ternyata tidak hanya di dominasi oleh persoalan-persoalan politik formal, antara lain konflik atau atau kerjasama antar negara, namun juga mengarah ke persoalan-persoalan sosial-masyarakat antar negara. Salah satu contohnya adalah peredaran narkotika internasional yang seiring dengan berkembangnya waktu telah masih dalam konstelasi politik regional dan internasional.
Dalam penelitian ini digunakan dua pendekatan, yaitu teori peran institusi formal dan teori kerjasama fungsional. Teori peran menekankan bahwa BNN merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah, serta kinerja dan operasionalnya telah ditentukan dalam kerangka visi dan misi yang sangat jelas. Kemudian pendekatan selanjutnya adalah teori kerjasama fungsional. Pendekatan ini menekankan bahwa persoalan narkotika dari Malaysia memerlukan bentuk-bentuk kerjasama bilateral dan internasional karena menyangkut kedaulatan negara lain. Melalui kerjasama ini nantinya dapat terbangun sebuah rezim penanggulangan narkoba nasional, regional dan internasional.
Di Indonesia sendiri persoalan menganai peredaran narkotika telah menjadi persoalan laten yang terus berkembang hingga saat ini (periode 2008-2012). Dalam menangani persoalan ini, berbagai kebijakan dijalanankan mlai dari tindakan prefentif
ii
hingga penegakan hukum, namun persoalan yang telah terjadi dengan sedemian parah mendorong dibentknya rezim/otoritas secara khusus yang kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya BNN.
Persoalan peredaran narkotika di Indonesia telah membawa dampak dan kerugian yang sangat serius, khususnya rusaknya generasi muda akibat penggunaan barang haram ini. Sedangkan dalam menangani peredaran narkotika di Indonesia tentunya tidak hanya cukup dijalankan melalui kebijakan-kebijakan dalam negeri, khususnya penegakan hukum saja karena persalan ini menyangkut karakter peredaran narkotika sebagai kejahatan transnasional (transnational crime), sekaligus kejahatan non-tradisional.
Salah satu negara yang memiliki arti penting bagi peredaran narkotika di Indonesia adalah Malaysia. Hal ini didasarkan pada tiga alasan, pertama, Malaysia mamp menjadi negara terminal bagi peredaran narkoba internasional, kedua, peredaran narkoba dari Malaysia ini ternyata tidak menjadikan perkembangan narkoba di Malaysia meningkat dan ketiga, peredara narkoba dari Malaysia menyebabkan meningkatnya peredaran narkoba di Indonesia.
Dalam menangani peredarabn narkotika sebagai persoalan internasional, BNN sebagai otoritas Indonesia kemudian organisasi ini kemudian menerapkan berbagai kebijakan luar negeri yaitu kontribusinya sebagai peserta atau ratifikator perjanjian internasional. Dengan keterlibatan Indonesia sebagai negara ratifikator (konvenan) maka Indonesia akan terikat dalam perjanjian-perjanjian penanganan sehingga nantinya penanganan peredaran narkotika, khususnya dari Malaysia dapat ditangani dengan lebih efektif.
Kerjasama teknis menjadi salah satu upaya penanganan persoalan antar negara yang populer pada era globalisasi. Kerjasama ini melibatkan institusi antar negara atau dapat juga insitusi negara dengan organisasi internasional. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk menyelaraskan berbagai peran dan kebijakan dalam negeri dengan dinamika regional dan internasional yang terjadi sebagai bentuk common solution, sekaligus titik temu dari kepentingan rezim anti peredaran narkotika internasional.
iii
Jika dikaitkan dengan kerjasama teknis yang dijalankan oleh BNN dalam menangani peredaran narkotika dari Malaysia maka tindakan ini sebenarnya merupakan bagian dari kebijakan Indonesia dalam mencari dukungan teknis dan politis dalam skala yang lebih luas. Aktor-aktor ini meliputi INCB sebagai rezim anti narkotika PBB dan ASEAN yang memiliki program khusus yaitu Asean Security Comitte (ASC) yang memiliki peranan yang penting dalam mendukung penanganan narkotika di Indonesia dari Malaysia.
INCB merupakan organsiasi PBB yang memang secara khusus bergerak dalam menangani persoalan narkotika internasional, termasuk di Indonesia. Keberadaannya INCB dapat memberikan dukungan secara politis dan teknis. Kerjasama ini kemudian menjadi salah satu kerjasama internasional yang dijalankan oleh pemerintah Indonesia, melalui BNN dalam menangani peredaran narkotika dari Malaysia.
Kerjasama antara BNN dan INCB diwujudkan dalam pengiriman tenaga ahli dan kerjasama dalam pegungkapan jalur baru melalui investigasi bersama. Melalui upaya ini nantinya akan menjadikan kebijakan penanganan narkoba di Indonesia dari Malaysia tidak semata-mata menjadi masalah keamanan non-tradisional, namun juga menjadi masalah politik-keamanan terkait dengan human security.
Kemudian aktor selanjutnya yaitu ASEAN. Organisasi ini memiliki peranan yang penting dalam membangun stabilitas keamanan wilayah, khususnya berkaitan dengan ASC (Asean Security Commite), sehingga persoalan tentang peredaran narkotika di Indonesia dari Malaysia tidak hanya semata-mata menjadi urusan domestik}
		}