@thesis{thesis,
		author={TRIANSYAH  PANGESTU},
		title ={PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA 
PENCUCIAN UANG DAN TINDAK PIDANA 
KORUPSIDI INDONESIA},
		year={2017},
		url={http://eprints.uwp.ac.id/id/eprint/945/},
		abstract={berdasarkan   hasil  penelitian  yang  dilakukan  oleh  penulis,  maka  dapat  diambil  kesimpulan  sebagai  barikut: 
1.  penerapan  undang ? undang  nomor  8  tahun  2010  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  sebagai  suatu  system  pencegahan  hukum  anti  pencucian  uang  dapat  menjadi  landasan  hukum  yang  kuat  bagi  aparat  penegak  hukum   dalam  upaya  memberantas  tindak  pidana  pencucian  uang.   Ketentuan  dalam  pasal  77  dan  pasal  78  undang - undang  nomor  8  tahun  2010  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pencucian  uang  mengatur  bahwa  dalam  pemeriksaan  di  persidangan,  terdakwa  diwajibkan  untuk  membuktikan  bahwa  harta  kekayaannya  bukan  merupakan  hasil  tindak pidana  dengan  cara  mengajukan  minimal  2(dua)  alat  bukti,  sehingga  beban  pembuktian  ada  pada  terdakwa.  Ketentuan  ini  menjadi  senjata  ampuh  bagi  aparat  penegak  hukum  untuk  menghukum  pelaku  tindak  pidana  pencucian  uang  diindonesia. 
2. Penerapan  undang - undang  nomor  8  tahun  2010  tentang  pencegahan  dan  pemberantasan  tindak  pidana  pencucian  uang  bagi  pelaku  tindak  pidana  korupsi  bertujuan  untuk  memaksimalkan  pengembalian  uang  Negara  (asset  recovery)  karena harta  kekayaan   yang  terkait  dengan  tindak  pidana  korupsinya  akan  tetapi  sepanjang  pelaku  tidak  dapat  membuktikan  bahwa  harta  kekayaan  tersebut  halal.  Apabila  pelaku  tindak  pidana    korupsi  hanya  dijerat  dengan  undang - undang  nomor  31  tahun  1999  sebagaimana  telah  diubah  dengan  undang ? undang  nomor  20  tahun  2001  tentang  pemberantasan  tindak  pidana  korupsi,  maka  pengembalian  uang  Negara  (asset  recovery)  terbatas  hanya  pada  harta  kekayaan  pelaku  yang  terbukti  terkait  dengan  tindak  pidana  korupsi  yang  dilakukan  pelaku.}
		}