@thesis{thesis,
		author={Kamel  Is’ad Husen Mudhofar},
		title ={STUDI ANALISIS PERSAINGAN ANTARA PASAR TRADISIONAL DAN 
PASAR MODERN DI KECAMATAN BANGSRI KABUPATEN JEPARA 
DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 
TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN 
USAHA TIDAK SEHAT},
		year={2023},
		url={http://eprints3.upgris.ac.id/id/eprint/1022/},
		abstract={Setiap daerah di Indonesia pastinya terdapat pasar tradisional dan pasar modern, 
dan antara pasar tradisional dan pasar modern pastinya saling bersaing dalam hal 
persaingan usaha. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persaingan pasar
tradisional dan pasar modern di Kecamatan Bangsri Kabupaten Jepara serta 
mengkaji berdasarkan Undang-undang nomor 5 tahun 1999 tentang larangan 
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Data diperoleh melalui 
metode observasi dan wawancara dipasar tradisional dan dipasar modern alfamart
di Kecamatan Bangsri. Metode analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil observasi, bentuk persaingan tergolong kompetitif antara pasar 
tradisional dan pasar modern yaitu berupa tempat, manajemen, dan barang. Akan 
tetapi dari hasil wawancara dengan kepala pasar tradisional Bangsri dan kepala 
pasar modern alfamart Bangsri, keduanya mengemukakan pendapat berbeda 
mengenai sehat atau tidak sehatnya persaingan antara kedua pasar tersebut. 
Kepala pasar tradisional Bangsri mengatakan bahwa persaingan yang dilakukan 
yaitu persaingan secara tidak sehat, karena seharusnya pasar modern 
memperhatikan mengenai jarak lokasi dengan pasar tradisional. Sedangkan 
pernyataan kepala pasar modern alfamart mengatakan bahwa persaingan yang 
dilakukan yaitu secara sehat, sebelum mendirikan alfamart pastinya melakukan 
ijin usaha terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah dan lingkungan sekitar
lokasi yang akan didirikan alfamart. Berdasarkan hasil penelitian, penulis 
mengambil kesimpulan bahwa persaingan antara Pasar Tradisional dan Pasar 
Modern dilakukan secara sehat akan tetapi implementasi Undang-undang nomor 5 
tahun 1999 yang masih kurang, dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Jepara 
masih memberikan kelonggaran perijinan terhadap berdirinya pasar modern dan 
tidak mengimplementasikan dengan baik peraturan daerah Kabupaten Jepara 
nomor 14 tahun 2017 tentang penataan pasar rakyat dan toko swalayan.
Kata kunci: Persaingan, Pasar Tradisional, Pasar Modern, Perspektif 
Undang-undang}
		}