@thesis{thesis,
		author={Sari  Kartika Novita},
		title ={ANALISIS GANTI RUGI PENGADAAN TANAH UNTUK 
KEPENTINGAN UMUM BERDASARKAN
PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2016},
		year={2023},
		url={http://eprints3.upgris.ac.id/id/eprint/1076/},
		abstract={Penelitian ini berjudul ?Analisis Ganti Rugi Pengadaan Tanah untuk 
Kepentingan Umum Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 
Tahun 2016 ( Studi Kasus Perkara No: 06/Pdt.G/2023/Pn.Clp)?.
Pembangunan perlu diselenggarakan oleh pihak pemerintah untuk mewujudkan 
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang?Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 
NRI 1945). Salah satu upaya pembangunan dalam kerangka pembangunan 
nasional yang diselenggarakan Pemerintah adalah pembangunan untuk 
Kepentingan Umum. Pembangunan untuk Kepentingan Umum tersebut 
memerlukan tanah yang pengadaannya dilaksanakan dengan mengedepankan 
prinsip yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945 dan hukum tanah nasional. 
Prinsip tersebut diantaranya yaitu kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, 
keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan 
keselarasan sesuai dengan nilai-nilai berbangsaan bernegara.
Pengertian Pengadaan Tanah adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan 
tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang berhak atas tanah tersebut. 
Terdapat Asas-asas Pengadaan Tanah yaitu Pengadaan tanah harus berasaskan 
kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, 
keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan sesuai dengan nilai?nilai berbangsaan bernegara. Pengertian Ganti Rugi adalah penggantian yang 
layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah. Asas
Ganti Rugi yaitu Ganti rugi harus diberikan kepada setiap orang yang berhak 
berdasarkan asas nemo plus yuris, yaitu pemegang pemegang hak atas tanah, 
pemilik bangunan maupun benda yang ada dan melekat pada tanah. 
Penerapan Ganti Kerugian Dalam Penyelesaian Perkara Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Secara Khusus Diatur Dalam Ketentuan 
Hukum Di Indonesia.
Kata Kunci : Kepentingan Umum, Pengadaan Tanah, Ganti Rugi}
		}