@thesis{thesis,
		author={Mahardini  Yurisca Putri},
		title ={Implementasi kebijakan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo
(studi kasus : kasus tentang PP No. 86 tahun 2013 tentang pemberian sanksi administratif)},
		year={2021},
		url={http://erepository.uwks.ac.id/8826/},
		abstract={Dilatarbelakangi oleh belum tercapainya target pencapaian kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Sidoarjo di tiga tahun terakhir ini, menarik untuk dikaji penyebab dan upaya yang akan dilakukan ditinjau dari penerapan PP No. 86 Tahun 2013 tentang Pemberian Sanksi Administratif. Penelitian ini bertujuan untuk melihat proses pelaksanaan PP 86 Tahun 2013 tentang Pemberian Sanksi Administratif BPJS Ketenagakerjaan dalam peningkatan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dengan pemangku kepentingan seperti Kepala Cabang dan Kepala Bidang BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo dan pengumpulan Peraturan serta hasil notulensi dari kegiatan yang sudah dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan Sidoarjo. Hal yang didapat dari penelitian ini adalah penerapan PP 86 Tahun 2013 belum berjalan dengan lancar dan belum memberikan hasil yang optimal terhadap peningkatan jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Sidoarjo sehingga perlu adanya dukungan lebih dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, salah satunya adalah melalui kebijakan publik yang dibuat seperti dalam bentuk Perda yang berisikan tentang Kepesertaan pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) pada pogram JKK dan JKM dibebankan pada APBD dalam bentuk pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat bagi pekerja rentan khususnya agar mendapatkan perlindungan jaminan sosial dan juga berimbas kepada keluarga pekerja. Menurut Model Teori George C. Edwards III, terdapat empat faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, struktur birokrasi.}
		}