@thesis{thesis,
		author={ },
		title ={Otonomi daerah dan pemberdayaan fungsi legislatif studi kasus tentang kinerja badan legislatif daerah kabupaten Bengkulu Selatan periode 1999-2004},
		year={2003},
		url={http://new.etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/10136},
		abstract={(ABSTRAKSI) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan ruang yang sangat luas kepada DPRD untuk menjalankan fungsinya guna mewujudkan mekanisme check and balances dalam demokrasi pemerintahan lokal akan tetapi setelah dua tahun diimplementasikannya kebijakan Otonomi Daerah justru terdapat fenomena anggota DPRD cenderung menjauhkan diri dari prinsip check and balances. Berawal dari hal tersebut penelitian ini memfokuskan pada pertanyaan Bagaimana Kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan priode 1999-2004 dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya? Untuk menjawab itu dipilih metode penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pengambilan sampel secara perposive.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggota DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan kurang mempunyai pengalaman yang cukup memadai dalam bidang politik. Hal tersebut bisa dibuktikan bahwa mereka kurang luwes dan terampil dalam bekerja walaupun mereka mempunyai pendidikan yang cukup bagus dan rata-rata tamatan SLTA keatas. Demikian juga dengan kelengkapan data/informasi yang dimiliki anggota DPRD belum bisa dijadikan sebagai bahan pengambilan keputusan karena data/infomasi yang ada validitasnya masih diragukan sehingga banyak keputusan-keputusan politik (Perda) yang dihasilkan kurang berpihak kepada masyarakat. Selanjutnya Kepemimpinan Ketua DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan turut menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi kehidupan demokrasi lokal. Ketua DPRD sering bersikap arogan seperti memaksa Bupati agar segera mencopot Sekdakab dan mencampuri urusan mutasi dan promosi pegawai. Akhirnya menuai demonstrasi dan menuntut Ketua DPRD turun dari jabatannya.

Pelaksanaan Fungsi Perwakilan, Fungsi Legislasi, Fungsi Budget dan Fungsi Pengawasan oleh anggota DPRD belum optimal karena: Pertama, penyerapan aspirasi masyarakat dalam kerangka agenda setting masih pasif yaitu aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat banyak diabaikan dan kurang ditindak lanjuti dengan langkah-langkah yang konkrit. Kedua, dalam kerangka formulasi kebijakan masih belum optimal hal tersebut bisa dilihat dalam pembahasan peraturan daerah, masyarakat belum dilibatkan secara langsung dan baru sebatas public hearing ini pun bukan atas inisiatif DPRD melainkan tekanan dari beberapa LSM yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan. Semua produk Peraturan Daerah yang dihasilkan DPRD berasal dari Eksekutif belum ada yang berasal dari Legislatif. Ketiga, dalam kerangka implementasi hak-hak DPRD dalam rangka pengawasan sebaga imana yang diatur dalam Peraturan tata tertib DPRD belum pernah digunakan.

Untuk meningkatkan kinerja DPRD Kabupaten Bengkulu Selatan pada masa yang akan datang, perlu dilakukan pengetatan terhadap sistem seleksi proses/rekruetmen anggota Dewan melalui Partai-partai politik, pembentukan pusat pelayanan informasi terpadu, adanya Konsultan pendamping/staf Ahli dan pembentukan Majelis Kehormatan Dewan untuk membina oknum anggota DPRD yang tidak mencerminkan sebagaimana layaknya selaku wakil rakyat. (ABSTRACT) The regulation Number 22 in the year of 1999 about local governance has been giving a wide space to DPRD (local legislative) to run its function to realize check and balances mechanism in local governance democracy but after two years the policy of local autonomy has been implemented, in fact there is a phenomenon the members of DPRD have a tendency to avoid themselves from check and balances principal. This research begin from here, and focused on the question how the achievement of DPRD of South Bengkulu Regency in period of 1999 – 2004 and the factors that influence it. The descriptive – qualitative research method was chosen to answer them with taking sample purposively.

The research result shows that almost members of DPRD of South Bengkulu Regency are look of adequate experience in politics. It can be proved that they are not so flexible and capable in working although they have good educational background and in average. They are serious high school graduates and over. The completeness of data / information which belongs to them also can not be used as the materials to decide a policy because the validity of the data / information is still doubtful so that many of produced political decisions (Perda) do not so support the people. The n, the leadership of DPRD’s chairman of South Bengkulu Regency also makes inconducive situation to local democracy existence. The DPRD’s chairman often behaves arrogantly like forcing the regent in order to dismiss Sekdakab (the Regency Secretary) soon and interfering with mutation and promotion affair. Finally, he gains demonstration and the people claim the DPRD’s chairman to resign from his post.

The implementation of representative, legislative, budget, and control functions by DPRD’s member is not optimal, because : first, the absorption of the people aspirations in setting of agenda frame work is still passive, that is much of the people aspirations is ignored and less of the f}
		}