@thesis{thesis,
		author={ },
		title ={Dana alokasi desa kabupaten Grobogan},
		year={2003},
		url={http://new.etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/10137},
		abstract={(ABSTRAKSI) Pengaturan desentralisasi desa yang didasarkan kepada asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat desa pada dasarnya merupakan penyerahan kembali kewenangan mengurus desa kepada masyarakatnya sendiri sehingga dapat dikatakan otonomi desa adalah otonomi asli. Untuk mewujudkan desentralisasi desa itu perlu memperkuat posisi keuangan desa. Hal ini mengingat besarnya kebutuhan keuangan desa untuk menyelenggarakan tugas dan kewenangan yang dimilikinya, sementara itu kemampuan desa untuk membiayai sendiri belanjanya bagi sebagian besar desa di wilayah penelitian yaitu Kabupaten Grobogan masih rendah. Disinilah peranan bantuan pemerintah kabupaten kepada desa untuk memperkuat posisi keuangan desa amat penting, dan kebutuhan akan suatu formula untuk menentukan besaran bantuan kepada masing-masing desa mutlak diperlukan.

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan rumusan formula yang paling layak digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan di dalam mengalokasikan bantuan kepada desa di wilayahnya. Pengumpulan dan analisis data diarahkan untuk mengidentifikasi variabel dan indikator penentuan alokasi ban- di dalam penyusunan alternatif formula. Variabel yang digunakan untuk menyusun alternatif formula meliputi (1) variabel kebutuhan keuangan desa dengan indikator indeks jumlah penduduk, indeks luas wilayah, indeks jumlah penduduk miskin, indeks keterlibatan pelayan publik, dan indeks keterjangkauan, (2) variabel kemampuan keuangan desa dengan indikator indeks kas desa, (3) variabel insentif dengan indikator indeks pelunasan PBB (Pajak Bumi Bangunan) dengan memperhatikan besarnya balm PBB. Rumusan altematif formula ini diarahkan untuk menciptakan pemerataan di antara semua desa baik pemerataan dalam pelayanan publik maupun pemerataan pendapatan. Sedangkan dalam menunuskan Formula digmakan pendekatan kesenjangan fiskal.

Alternatif formula yang diajukan terdiri dari 9 rumusan alternatif. Pemilihan alternatif terbaik sebagai altematif terpilih dilakukan dengan menggunakan Franklin Method dan Equivalent Alternative Method, yaitu dengan cara menilai keunggulan dan kelemahan masing-masing alternatif formula dan menyeleksinya berdasarkan kriteria tertentu. Hasil penelitan menunjukkan, alternatif formula terpilih adalah :

Rumus

Alternatif ini dinilai lebih baik dibandingkan alternatif formula yang lain karena mampu menciptakan pemerataan dan keadilan yang tinggi terutama dalam jangka panjang. Peranan alokasi variabel tinggi yaitu 62.7% dari total bantuan. Peranan variabel insentif sangat jelas. Sesuai dengan keputusan politis dan harapan pemerintah desa, dan aplikasi formula ini pun tidak sulit. (ABSTRACT) The regulation of villages’ decentralization, which is based on the origin and the cultural-social condition of societies, is basically transferring back of authority to manage the villages’ to the societies themselves, so it may be said that villages’ autonomy is original autonomy. To realize the village decentralization, it is important to strengthen the position of village finance. It considers the amount of the need of the village finance to operate the duty and authority they have, whereas villages’ capability to finance their own expenditure for most of villages in the research area, Grobogan Regency, are still low. In this case, the role of assistance of regency government to villages’ in strengthening the position of village finance is very crucial, and the need of creating a formula to determine the amount of the assistance to each village is absolutely needed.

This research is done to get a formula, which is most suitable to use, by the Government of Grobogan Regency in allocating the assistance to villages’ in their area. The data collecting and analysis are intended to identifj variable and indicator in determining of assistance allocation in arranging of alternative formula. The variable which is used to arrange the alternative formula included (1) the variable of the need of the village finance with the indicator index of population total, index of the width of area, index of amount of poor population, index of public service involvement, and index of reaching, (2) the variable of village finance capability with indicator index of village cash, (3) the variable of incentive with the indicator index of paying off of Building Land Tax by considering standardization of Building Land Tax. The alternative formula is intended to create the distribution among all of villages either the distribution in public service or the distribution in revenue. In order to create Formula, it is used fiscal gap approach.

The alternative formula, which is proposed, consists of 9 alternative formulas. The choosing of the best alternative as a chosen alternative is done by using Franklin Method and Equivalent Alternative Method, by evaluating the strength and the weakness for each alternative formula and selecting it, based on special criteria. The study result shows the chosen alternative formula as }
		}