@thesis{thesis,
		author={ },
		title ={DESENTRALISASI DAN PERIMBANGAN KEUANGAN
PEMERINTAHAN PUSAT - DAERAH
(STUDI KASUS PROBLEM PADA BAGI HASIL PENGEBORAN
TENAGA PANAS BUMI DI PEMERINTAH KABUPATEN
BANJARNEGARA)},
		year={2012},
		url={http://new.etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian/53793},
		abstract={(ABSTRAKSI) Penelitian ini membahas tentang desentralisasi dan perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan daerah, yaitu studi kasus pada problem bagi hasil pengeboran tenaga
panas bumi di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui mengapa sampai sekarang Pemerintah Kabupaten Banjarnegara belum
memperoleh dana bagi hasil dari pengelolaan SDA panas bumi yang dimilikinya dan
kontestasi kepentingan dalam pemanfaatan dana bagi hasil SDA yang akan diperoleh oleh
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara apabila sudah terealisir.
Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif
dengan menganalisis hasil wawancara, data primer maupun data sekunder yang diperoleh
selama penelitian di Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
Logika teoritis yang melandasi penelitian ini bahwa problem dana bagi hasil SDA
terjadi dalam konflik kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Desentralisasi dan perimbangan keuangan pemerintah pusat-daerah membentuk struktur
kewenangan yang jelas dan memberikan keadilan bagi semua pihak demi tercapainya
kemakmuran rakyat.
Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
mempunyai problem terkait belum diperolehnya dana bagi hasil dari pengelolaan SDA
panas bumi yang dimilikinya. Problem tersebut terjadi karena implementasi dari otonomi
daerah dan desentralisasi fiskal belum dapat memberikan kewenangan yang cukup luas dan
adil bagi daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di daerahnya. Hal ini bisa
ditunjukkan dengan kewenangan yang sangat minimal dari Pemerintah Kabupaten
Banjarnegara dalam mengatur kebijakan dalam pengelolaan panas bumi yang ada di
daerahnya. Dana Bagi Hasil dari pengeboran tenaga panas bumi di Kabupaten Banjarnegara
belum diperoleh karena berdasarkan kontrak bahwa perusahaan akan memberikan bagi hasil
kepada pemerintah daerah ketika Net Operating Income (NOI) sudah terlampaui. Sedangkan
berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian, perusahaan belum bisa mencapai NOI
karena masih merugi. Belum ada perencanaan secara resmi tentang pemanfaatan DBH dari
pengeboran tenaga panas bumi apabila nantinya terealisir. Dana Bagi Hasil dari panas bumi
yang akan terealisir nantinya akan membaur dalam APBD dan belanjanya dapat
digambarkan dari pola APBD yang telah dijalankan selama ini. Analisis terhadap pola
belanja dari APBD Pemerintah Kabupaten Banjarnegara belum menunjukkan pola belanja
yang efektif digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Rekomendasi dari hasil penelitian ini adalah agar pelaksanaan desentralisasi fiskal
dan perimbangan keuangan berjalan dengan baik, perlu dirubah mekanisme, proses serta
kewenangan daerah sehingga tercipta hubungan yang baik antara pusat dan daerah dan
tujuan desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan untuk memberikan kemakmuran
rakyat lebih cepat terwujud. Pemerintah Kabupaten Banjarnegara perlu membuat
perencanaan dan pedoman dalam pelaksanaan dana bagi hasil dari pengeboran tenaga panas
bumi yang nantinya terealisir secara komprehensif sehingga nantinya dana bagi hasil
tersebut dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (ABSTRACT) This research discusses the decentralization and financial balance between central
and local government, a case study on the problem of revenue sharing of geothermal
drilling in the Government District of Banjarnegara. This research aims to find out why
the Government District of Banjarnegara have not get the revenue sharing from the
geothermal resources that they have and the contestation of interest in the utilization of
revenue sharing from natural resources to be gained by the Government District of
Banjarnegara if it is already realized.
The research method used is a qualitative descriptive of research methods to
analyze the results of interviews, primary data and secondary data obtained during
research on the Government District of Banjarnegara.
Theoretical logic underlying this research is the problem of revenue sharing from
the natural resources occurred in the conflict of authority between central and local
governments. Decentralization and fiscal balance between central-local government
establish clear authority structure and provide justice for all parties to achieve prosperity
of the people.
From the research results can be concluded that the Government District of
Banjarnegara has problem related to have not been getting revenue sharing for the result
of the exploitation of the geothermal natural resources that is belong to them. This
Problem occurs because the implementation of regional autonomy and fiscal
decentralization has not been able to give the authority a pretty broad and fair for the
local government in organizing development in the regions. This can be demonstrated to
the authority of Banjarnegara District Government is very minimal in regulating policy in
the management of the geothermal in the regions. Revenue sharing from geothermal in
Banjarnegara district has n}
		}