@thesis{thesis,
		author={Azhari  Nur},
		title ={PERALIHAN STATUS HAK GUNA BANGUNAN (HGB) MENJADI HAK MILIK 
(HM) UNTUK RUMAH TINGGAL YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN},
		year={2023},
		url={http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/9421/},
		abstract={Tanah merupakan modal penting bagi kehidupan masyarakat dan pembangunan nasional. 
Hak atas tanah memberikan hak untuk menggunakan sebidang tanah dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan. Riset ini bertujuan guna mengidentifikasi dan menelaah pelaksanaan peralihan 
status Hak Guna Bangunan (HGB) menjadi Hak Milik (HM) untuk rumah tinggal yang 
dibebani Hak Tanggungan dan akibat hukumnya dengan adanya peralihan hak atas tanah 
tersebut. Jenis penelitian pada kajian ini ialah dengan metode pendekatan yuridis normatif yaitu 
pendekatan yang dilaksanakan melalui telaah teori-teori, konsep-konsep, dan peraturan 
perundang-undangan. Data pada riset ini dihimpun dengan memakai teknik wawancara dan 
studi kepustakaan. Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan memakai analisis secara 
deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwasannya pengaturan peningkatan status Hak 
Guna Bangunan menjadi Hak Milik untuk rumah tinggal yang dibebani Hak Tanggungan 
ditegaskan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 
5 Tahun 1998 tentang Perubahan Hak Guna Bangunan Menjadi Hak Milik. Persyaratan 
peralihan HGB menjadi HM merujuk pada website resmi Departemen ATR / BPN mulai dari 
mengisi formulir permohonan, surat kuasa jika dikuasakan, dokumen identitas pemohon, surat 
persetujuan dari kreditur, dan lain-lain. Pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)
dilakukan pasca tanah berstatus Hak Milik dan ditandangtangani oleh para pihak yaitu Pemberi 
dan Penerima Hak Tanggungan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Mekanisme
pembebanan Hak Tanggungan terhadap Sertifikat Hak Milik hasil dari perubahan HGB melalui 
dua tahapan yaitu (1) Pemberian Hak Tanggungan dan (2) Pendaftaran oleh Kantor Pertanahan. 
Akibat hukumnya dari pelaksanaan perubahan tanah dengan HGB menjadi HM untuk rumah 
tinggal yang dibebani Hak Tanggungan diatur pada UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Atas 
ix
Tanah diantaranya penggunaan hak atas tanah oleh Pemegang Hak Milik lebih luas daripada 
HGB, seperti hak untuk menjual, menyewakan, atau menitipkan tanah yang bersangkutan}
		}