@thesis{thesis,
		author={PRABOWO  SIMON},
		title ={PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENARIKAN PAKSA 
OLEH PIHAK LESSOR DALAM JAMINAN FIDUSIA},
		year={2023},
		url={http://eprints.unisbank.ac.id/id/eprint/9815/},
		abstract={Perlindungan konsumen terhadap penarikan paksa oleh pihak lessor 
dalam jaminan fidusia. Adanya perlindungan bagi konsumen atas penarikan 
paksa oleh pihak lessor langkah yang tepat untuk suatu penyelesaian sengketa 
dan konflik yang terjadi. Indonesia merupakan negara hukum (Rechtstaat), 
yaitu Negara yang semua sikap dan perilaku dan perbuatan, yang dilakukan 
oleh para pemangku kuasa maupun oleh para masyarakatnya harus berdasarkan 
hukum. Dengan penelitian atas judul tersebut maka tujuannya ialah 
memberikan pemahaman bagi pihak lessor dan juga pihak konsumen terkait 
penarikan secara paksa benda yang menjadi jaminan fidusia. Eksekusi adalah 
pelaksanaan atau keputusan pengadiilan atau akta, yaitu pemenuhan pelunasan 
kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitor. 
Seyogyanya pihak lessor menempuh jalur hukum dengan melalui pengadilan 
untuk menyelesaikan masalah wanprestasi dari konsumen, sehingga memiliki 
kekuatan hukum tetap dalam melaksanakan penyitaan barang terhadap 
konsumen apabila terjadi keterlambatan kredit. Harapan untuk peneliti supaya 
kasus konflik dan sengketan penarikan paksa barang jaminan fidusia dapat 
menurun.
Metode penelitian dengan cara pendekatan dan penelitian yang diambil 
oleh peniliti. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini 
adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu pendekatan yang 
v
berpegang dari segi-segi yuridis / hukum atau peraturan-peraturannya dalam 
mencari dan mengumpulkan data. Dalam metode pendekatan yuridis normatif 
ini juga berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang 
berlaku dengan pelaksanaannya terhadap masalah yang akan diteliti serta 
pengumpulan kepustakaan dari UU,PP dan buku.
Adapun hasil dari penelitian ini masih banyak hal yang tidak sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan kaitannya dengan penarikan paksa oleh 
pihak lessor terhadap barang jaminan fidusia, diantarnya adalah penarikan 
secara paksa barang jaminan fidusia oleh perusahaan pembiayaan melalui 
pihak ketiga (debt collector), cara-cara penarikan paksa barang jaminan fidusia 
yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta belum 
sepenuhnya berjalan pengeimplementasian peraturan perundangan-undangan 
yang berkaitan dengan perjanjian pinjaman fidusia.
Kesimpulan dari penelitian ini yaitu perlindungan konsumen terhadap 
penarikan paksa masih belum optimal. Masih sering terjadi praktek dilapangan 
pelaksanaan ekseskusi barang jaminan fidusia bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan dan masih kurangnya pemahaman debitur (konsumen) 
mengenai konsekuensi hukum akibat perjanjian yang sudah dibuat, diperlukan 
pendampingan dan sosialisasi dari pemerintah mengenai peraturan-peraturan 
yang berkaitan dengan jaminan fidusia untuk semua pihak, sehingga baik pihak 
kreditur maupun pihak debitur memahami secara utuh mengenai hak dan 
kewajiban yang timbul atas terjadi sebuat perjanjian fidusia.
vi
Adapun dasar hukum dalam praktek jaminan fidusia baik bagi kreditur 
maupun debitur adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 
Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 42 
Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Putusan MK Nomor 18/PUU?XVII/2018 menyatakan Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 
1999 tentang Jaminan Fidusia.}
		}