@thesis{thesis,
		author={Hafiddin  Ridwan},
		title ={Peranan Nazhir Dalam Pengelolaan Dan Pengembangan Harta Benda Wakaf Di Kota Bandung Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf},
		year={2015},
		url={},
		abstract={Islam sabagai agama yang paling banyak pemeluknya di Indonesia mempunyai
aset yang bisa membantu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
yaitu melalui wakaf. Potensi yang terdapat dalam wakaf sejatinya mampu
mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia apabila dikelola secara baik dan
produktif. Pasal 43 Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf
menugaskan nazhir untuk melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda
wakaf secara produktif. Dalam konteks wakaf di Kota Bandung dengan potensi
luas tanah wakaf 520.789 m2 di 2.021 lokasi seharusnya mampu mengantarkan
Bandung sebagai kota yang tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.
Disinilah peranan nazhir sangat berpengaruh terhadap tingkat produktifitas harta
benda wakaf.
Penelitian ini berifat deskriptif analitis dan metode pendekatan yang
dipergunakan adalah yuridis normatif. Selain itu untuk memperoleh data yang
diperlukan dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan di kota
Bandung. Selanjutanya teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah studi
kepustakaan dan wawancara. Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian yang
telah terkumpul dilakukan metode analisis kualitatif
Hasil pembahasan dan analisis dapat disimpulkan bahwa hukum Islam dan
Undang-undang menghendaki harta benda wakaf menjadi penunjang dalam
kemaslahatan serta kesejahteraan umum. Upaya yang dapat dilakukan seperti
menggalakan wakaf tunai, investasi, pendidikan dan sosial, perdagangan dan
lain-lain. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di kota Bandung
belum produktif sepenuhnya, disebabkan banyak faktor baik dari nazhir,
pemerintah, masyarakat dan faktor lainnya. Peranan nazhir sangat penting
karena mereka yang lebih mengetahui potensi harta benda wakaf yang
diamanahkan kepada mereka. Masih banyaknya pemahaman yang keliru tentang
keharusan pemberdayaan harta benda wakaf, menjadikan pengangkatan nadzir
dilakukan dengan sembarangan, tanpa memperhatikan kemampuan dan
kreatifitas nadzir, sehingga produktifitas harta benda wakaf tidak maksimal,
hanya sebatas melaksanakan tujuan peruntukan wakaf saja.}
		}