@thesis{thesis,
		author={FITRIA NINGSIH  S1A116043},
		title ={ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN DAN

PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA KENDARI},
		year={2019},
		url={http://repo.uho.ac.id/414/},
		abstract={ABSTRAK



Fitria ningsih (S1A116043), 2019 analisis implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota kendari di bimbing oleh bapak H. Darpin sebagai pembimbing 1 dan ibu Hj. NinikEnding P. sebagai pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota kendari dan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota kendari. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara, observasi,wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukan bahwa pada implementasi kebijakan penataan dan pemberdayan pedagang kaki lima di kota kendari pada proses penataan PKL, dinas pekerjaan umum merupakan penyusun program dan kegiatan penatan PKL dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, dan sebagai pihak eksekutor dan Pembina merupakan tugas dari satuan polisi pamong praja (satpol PP), dimana pada penataan para pedagang kaki lima, pihak satpol PP menggunakan tiga cara, yaitu: (1) Penyuratan sebagai bentuk

peringatan (2) Negosiasi (3) Penindakan. Implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di sepanjang jalan H.E.A.mokodompit kelurahan lalolara, Kec. Kambu, Kota Kendari.Ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu: (1) komunikasi antar pemerintah dan para PKL yang tak memiliki titik temu, yang dapat dilihat pada proses penatan para PKL yang sering melakukan perlawanan yang berakhir ricuh, walaupun pihak pemerintah sudah memperingatkannya dengan menerbitkan surat peringatan,sebelum penindakan. (2) Kurangnya kesadaran dari para PKL baik terhadap kebijakan pemerintah terhadap penataan dan pemberdayaan, seperti pengadaan fasilitas kebersihan, namun, tetap membuang di sembarangan tempat. (3) Fasilitas yang belum memadai yang disediakan oleh pihak pemerintah yang menyebabkan para PKL enggan pindah dari kawasan terlaranng untuk berjualan

Kata Kunci : Kebijakan, Penataan, Pemberdayaan, Pedagang Kaki Lima}
		}