@thesis{thesis,
		author={Sumaryani  Ni Made Ani},
		title ={Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong (Hoax) Di Media Sosial Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik},
		year={2020},
		url={http://repo.undiksha.ac.id/1206/},
		abstract={Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media sosial. Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual mengenai pengaturan hukum dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebar berita bohong (hoax) di media sosial. Penyebaran berita bohong (hoax) bisa menjadi perbuatan pidana bila unsur-unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) terpenuhi. Pertanggungjawaban pelaku penyebaran berita bohong (hoax) ada pada Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2). Sanksi yang didapatkan oleh pelaku berupa sanksi yang tidak cukup berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain yaitu sanksi denda dan penjara sehingga kurang memberikan efek jera bagi pelaku.}
		}