@thesis{thesis,
		author={Walangitan  Efrem Junivio Martinus},
		title ={TINJAUAN YURIDIS PEMBERLAKUAN PIDANA TAMBAHAN PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP POLITIKUS TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA},
		year={2019},
		url={http://repo.unikadelasalle.ac.id/667/},
		abstract={Tindak pidana korupsi termasuk dalam (extraordinary crime). Karena tindak pidana korupsi berdampak negatif secara luas dan mengganggu kepentingan banyak orang. Korupsi telah menghancurkan sistem perekonomian, sistem demokrasi, sistem politik, sistem hukum, sistem pemerintahan, dan tatanan sosial kemasyarakatan. Menurut Indonesia Corruption Watch (ICW), “kondisi Indonesia masih darurat korupsi ditingkat regional maupun global.” Sebagai bentuk upaya pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi terlebih khusus yang dilakukan oleh para politikus, seharusnya seluruh majelis hakim yang menangani perkara korupsi di Indonesia menjatuhkan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap terdakwa yang terbukti. Berdasarkan kondisi ini, penulis menemukan permasalahan terhadap pemberlakuan pidana tambahan pencabutan hak politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP dan ketidakmerataan dalam berbagai putusan hakim terutama dalam hal penjatuhan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap para politikus yang ditetapkan sebagai terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penulis menganggap bahwa perlu adanya tinjauan yuridis pemberlakuan pidana tambahan terhadap politikus terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia, dengan  menggunakan metode analisis kualitatif dan dengan tujuan penelitian ini yakni untuk memahami pemberlakuan pidana tambahan pencabutan hak politik terhadap politikus terdakwa tindak pidana korupsi berdasarkan Pasal 10 Huruf b Angka 1 KUHP dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pertimbangan hakim dalam memberikan putusan terhadap politikus terdakwa tindak pidana korupsi di Indonesia.


Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Pencabutan Hak Politik, Politikus.}
		}