@thesis{thesis,
		author={ },
		title ={Kedudukan dan Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 (Studi Kasus Kantor Camat Pallangga, Kabupaten Gowa)},
		year={2016},
		url={http://repositori.uin-alauddin.ac.id/1807/},
		abstract={Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan dan peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah menurut undang-undang Nomor 23 tahun 2014 yaitu Kecamatan tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah kerja atau pelayanan. Status kecamatan kini merupakan perangkat daerah kabupaten/kota yang setara dengan dinas dan lembaga teknis daerah bahkan kelurahan, Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah kecamatan. Camat menerima pelimpahan sebagai wewenang Bupati/Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah (kewenangan delegatif), Camat juga melaksanakan tugas umum pemerintahan sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014. (Kewenangan atributif). Kecamatan dibentuk sebagai pelaksana asas desentralisasi.}
		}