@thesis{thesis,
		author={Achmad  Ardiansyah and Oksep  Adhayanto and Rumzi  Samin},
		title ={Implementasi Kebijakan Pengelolaan Labuh Jangkar Di Kawasan
 Strategis Provinsi Kepulauan Riau},
		year={2024},
		url={http://repositori.umrah.ac.id/7335/},
		abstract={Kepulauan Riau memiliki potensi maritim berupa bisnis labuh jangkar yang sangat menjanjikan. Kebijakan terkait labuh jangkar pun telah diimplementasikan di kawasan ini. Namun, pada tahap implementasinya masih ditemukan berbagai 
permasalahan seperti korupsi, suap, konflik, dan sebagainya. Studi ini bertujuan mengetahui bagaimana kondisi pengelolaan labuh jangkar di kawasan Strategis Provinsi Kepulauan Riau serta bagaimana isi kebijakan dan lingkungan implementasinya. Metode yang digunakan dalan penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teori yang digunakan dalam kajian ini adalah model implementasi Grindle yang melihat keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditentukan 
oleh dua aspek yaitu content of policy dan context of implementation. Kajian ini menemukan bahwa kondisi pengelolaan labuh jangkar di kawasan strategis di 
Provinsi Kepulauan Riau belum berjalan optimal karena belum mencapai semua tujuannya. Pada aspek content of policy implementasi kebijakan labuh jangkar telah memiliki dasar kepentingan yang benar, memberikan manfaat bagi pemerintah dan masyarakat, tetapi perubahan yang diinginkan oleh stakeholder belum semua terwujud. Lokasi pengambilan keputusan sudah jelas berdasarkan regulasi, namun 
perlu peningkatan koordinasi dan sinergitas. Dari segi pelaksanaan program, integritas pelaksana menjadi kendala krusial yang perlu diatasi untuk meningkatkan kepercayaan investor. Meskipun dari sisi SDM sudah baik, perbaikan pada 
sumberdaya soft infrastructure dan regulasi masih diperlukan. Dalam aspek context of implementation, pengaruh kompleksitas dan dinamika kekuasaan, kepentingan, 
dan strategi menimbulkan konflik, yang perlu dikelola agar tidak merugikan masyarakat dan dunia usaha. Meskipun lembaga dan rezim mendukung, perlu antisipasi terhadap konflik antar lembaga pemerintah. Tantangan implementasi 
kebijakan masih dirasakan dalam tingkat kepatuhan dan responsivitas, sehingga menuntut perhatian untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kajian ini juga menemukan model implementasi Grindle sesuai digunakan untuk menganalsis 
implementasi kebijakan labuh jangkar, namun untuk mempertajam analisis perlu penambahan dua faktor lain yaitu public participation dan public communication.}
		}