@thesis{thesis,
		author={SIANTI  AMALIA},
		title ={PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP JUAL BELI HAK MILIK ATAS 
TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT MENURUT UNDANG-UNDANG 
NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK�POKOK AGRARIA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH},
		year={2019},
		url={http://repository.radenfatah.ac.id/10575/},
		abstract={Penelitian ini berjudul Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Hak 
Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat Menurut Undang-undang 
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 
Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah. Dengan permasalahan pada 
Perlindungan Hukum Atas Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum 
Bersertifikat masih banyak terjadi di kalangan masyarakat. Adapun 
Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana 
perlindungan hukum Terhadap Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum 
Bersertifikat Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang 
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Bagaimana Perlindungan Hukum 
Terhadap Jual Beli Hak Milik Atas Tanah Yang Belum Bersertifikat 
Ditinjau Dari Hukum Ekonomi Syariah
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif Research. Metode yang 
digunakan penulis ini adalah menggunakan Teknik (Library Research) yaitu 
penulis, mengumpulkan data dari berbagai refrensi yang berkaitan dengan 
pokok permasalahan yang diteliti, seperti buku, jurnal, ilmiah, surat kabar, 
website, dan lain-lain.
Dari Hasil penelitian ini penulis menemukan bahwa Untuk mendapatkan 
Perlindungan Hukum Terhadap Jual Beli Hak Milik Atas Tanah harus 
diadakan pendaftaran di Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan 
yang diatur oleh Peraturan Pemerintah dan telah dinyatakan dalam Undang?Undang Pokok Agraria Pasal 19 ayat (2) huruf c bahwa akhir kegiatan 
pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah surat tanda bukti 
hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Begitupun dengan 
Hukum ekonomi Syariah untuk menghindari perselisihan di antara dua 
pihak yang melakukan transaksi jual beli dikuatkan dengan adanya surat 
tanda bukti dan hendakalah mengadakan saksi ketika mengadakan jual beli}
		}