@thesis{thesis,
		author={Wahyudiana  Tri},
		title ={Analisa Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah : studi kasus pada Pemerintah Kota Blitar},
		year={2015},
		url={http://repository.stieken.ac.id/47/},
		abstract={Salah satu kewenangan yang diberikan pada pemerintah daerah yaitu manajemen anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) secara mandiri. Pada model tata kelola otonomi daerah ini, daerah dituntut untuk lebih kreatif dalam mencari sumber sumber keuangan melalui PAD. Daerah dituntut untuk dari tahun ke tahun semakin mengurangi ketergantungan keuangan dari pemerintah pusat dengan semakin meningkatkan PAD. PAD merupakan poros inti pembiayaan daerah dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pengelolaan daerah. Daerah yang memiliki PAD yang semakin besar, bisa dikatakan daerah yang lebih berhasil dalam pengelolaannya. Riset ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif ini berusaha mendeskripsikan dan mengkuantifikasikan data-data yang ada untuk dianalisis secara mendalam dengan dicari implikasi dan potensi nilai tambah yang bisa diambil dari riset ini. Data didominasi oleh data skunder yang didapat dari laporan BPKAD Kota Blitar. Berdasarkan analisa data lapangan diperoleh bahwa keadaan keuangan pemerintah Kota Blitar berada pada kategori kurang mandiri. Artinya, Keuangan daerah Kota Blitar masih bergantung pada alokasi keuangan dari pusat. Hal ini terlihat pada rendahnya prosesntase pendapatan asli daerah Kota Blitar terhadap total pendapatan di Kota Blitar yaitu pada koefisien 10-15% dari tahun 2010 sampai dengan 2014. Dengan adanya temuan ini, maka disarankan kepada pemerintah Kota Blitar untuk: 1) Melakukan prioritas perencanaan peningkatan pos penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); 2) Memprioritaskan belanja modal yang lebih untuk mendukung peningkatan kualitas dan kuantitas BUMD di Kota Blitar; 3) Meningkatkan penerimaan pendapatan asli dari daerah dari sektor lain seperti pajak dan retribusi, tetapi dengan perencanaan yang matang karena kebijakan ini biasanya tidak populer di masyarakat.}
		}