@thesis{thesis,
		author={Ridho  IrvanNur},
		title ={Analisis Kinerja  Pada Bidang Pendapatan Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah ( Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ponorogo).},
		year={2013},
		url={http://repository.ub.ac.id/id/eprint/100120/},
		abstract={Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah nomor 32 tahun 2004, setiap pemerintah daerah diharapkan mengelola pendapatan daerah masing-masing. Berkaitan dengan pengelolaan kinerja pendapatan daerah maka diperlukan organisasi yang baik untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Penelitian ini untuk menganalisis dan mendeskripsikan kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah oleh Dinas Pendapatan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Kekayaan Daerah di Pemerintah Daerah Ponorogo dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pendapatan Keuangan Daerah. Pengelolaan dan Aset Daerah di lingkungan pemerintah daerah Ponorogo dalam mengelola pendapatan asli daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penelitian deskriptif, teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Penelitian apa saja yang dilakukan di Pemerintah Daerah Ponorogo dan penelitian lapangan yang dilakukan di Bidang Pendapatan Asli Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Kekayaan Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah oleh Dinas Pendapatan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Ponorogo dengan menggunakan indikator kinerja organisasi input, proses, output sudah baik. Sedangkan penyebab fluktuasi pada tahun 2010 karena kurangnya koordinasi kerja seksi-seksi di Bidang Pendapatan. Terkait dengan hal tersebut di atas, saran yang diberikan adalah meningkatkan kemampuan aparat dalam mengelola pendapatan daerah, peningkatan fasilitas dan lebih meningkatkan tingkat koordinasi kerja seksi-seksi di Bidang Pendapatan.}
		}