@thesis{thesis,
		author={Kusuma  YudiciaPranata},
		title ={Kinerja Pemerintahan Daerah Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). (Studi pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, Kota Batu),},
		year={2013},
		url={http://repository.ub.ac.id/id/eprint/100207/},
		abstract={Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001 dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah yang membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka birokrasi pemerintahan didaerah dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya.Kenyataan yang ada mengisyaratkan hal yang kurang melegakan, hal tersebut terkait dengan kepuasan masyarakat yang belum terpenuhi dengan kata lain pelayanan yang diberikan selama ini masih belum memenuhi harapan pelanggan atau masyarakat, dimana masih dirasakan kelemahan-kelemahan yang dampaknya sering merugikan masyarakat. 
   Hal tersebut diperparah dengan buruknya birokrasi pelayanan publik di Indonesia. Khususnya pada birokrasi Perijinan. sebagai contoh Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang terkesan kerap dinilai lamban dan cenderung berbelit-belit, kerap kali dalam proses perijinan masyarakat dihadapkan dalam situasi dimana proses perijinan harus melewati tiga atau bahkan empat instansi dengan banyak meja aparat. Dapat di banyangkan betapa lamanya waktu yang dibutuhkan hanya untuk mengurus urusan perijinan. Keresahan dan kritik sering dilontarkan masyarakat, karena setiap meja yang harus dilalui dalam satu proses pengurusan cenderung menjadi ajang pungutan liar oleh oknum aparat. Ini menunjukkan bahwa pelayanan publik yang dilakukan birokrat tidak kunjung memperlihatkan kemajuan ke arah yang baik malah sebaliknya. 
   Peneliti disini membahas mengenai bagaimanakah kinerja Pemerintahan daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam hal ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu. Hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisi Kinerja Pemerintahan Daerah dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dilakukan oleh KPPT Kota Batu  
   Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dengan tujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan atau melukiskan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini terbagi menjadi 3 aspek yakni, aspek masukan (  input   ), dimana membahas mengenai sumber daya manusia / aparatur (SDM) dan juga  aran dan prasarana penunjang. Aspek kedua yakni,    Proses   , aspek ini membahas vii iga, aspek keluaran (   Output),    dimana aspek ini membahas mengenai kualitas pelayanan yang ada. 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja KPPT dalam meningkatkan Kualitas Pelayanan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) sudah dapat dikatakan baik, hal tersebut dapat dilihat dari kompetensi aparatur pemberi pelayanan (SDM), sarana dan prasarana, mekanisme yang terdiri dari prosedur elayanan, waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya pelayanan, disertai pula dengan pencapaian  
       target kinerja, tujuan, visi dan misi organisasi. Kualitas pelayanan IMB di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Batu pada dasarnya sudah baik dan sudah mencapai apa yang dikatakan pelayanan berkualitas. Dikatakan demikian di karenakan pelayanan yang diberikan sudah memenuhi harapan dan kepuasan para pelanggan atau masyarakat pengguna.}
		}