@thesis{thesis,
		author={Ulum  Saiful},
		title ={Analisis Peran Multi Aktor dalam Implementasi Kebijakan Minapolitan Berbasis Sustainable Development (Studi pada Pilot Project Minapolitan Desa Srowo Kecamatan Sidayu Gresik).},
		year={2013},
		url={http://repository.ub.ac.id/id/eprint/100220/},
		abstract={Kebijakan Minapolitan yang tertuang dalam Peraturan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35 Tahun 2010 menetapkan Kabupaten Gresik sebagai kawasan minapolitan dan berdasarkan Surat Keputusan Bupati nomor 23/326/XII/2010 kawasan minapolis dari kebijakan Minapolitan terletak di Desa Srowo, Sedagaran, dan Purwodadi Kecamatan Sidayu. Adanya kebijakan minapolitan sejauh ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap sektor perekonomian, namun implementasi kebijakan Minapolitan juga dapat mencemari lingkungan. Sehingga perlu adanya upaya antisipatif melalui konsep pembangunan berkelanjutan (  sustainable development  ). Dalam rangka mewujudkan kebijakan Minapolitan berbasis   sustainable development   diperlukan kerjasama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.  
 Penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dan hanya dibatasi pada tiga fokus penelitian, yaitu (1) melihat implementasi kebijakan minapolitan berdasarkan aspek komunikasi dan ketersedian sumber daya; (2) peran pemerintah, swasta, dan masyarakat; (3) pola-pola kemitraan. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder. Sedangkan analisa data di lapangan yang digunakan adalah analisa deskriptif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.  
 Pemerintah Kabupaten Gresik dalam rangka mengimplementasikan kebijakan Minapolitan di Desa Srowo telah melakukan koordinasi dan komunikasi dengan instansi terkait, kelompok budidaya tambak, masyarakat setempat dan pihak swasta, baik secara formal maupun tidak formal. Namun upaya yang dilakukan hingga saat ini belum optimal, hal ini dikarenakan masih terdapat petani tambak dan masyarakat setempat yang tidak memahami kebijakan Minapolitan. Kondisi ini terjadi dikarenakan pola komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah tidak bisa mengikuti kultur masyarakat dan tidak ada media sosialisasi secara tertulis.  
 Sedangkan secara sumber daya manusia (SDM), petani tambak Srowo memiliki kualitas di atas rata-rata dibandingkan daerah lain. Hal ini juga didukung dengan ketersediaan kebutuhan material walaupun hingga saat ini petani belum bisa mendapatkan kualitas bibit yang terbaik. Pemerintah dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan produksi, sering memberikan pelatihan dan bantuan berupa modal walaupun belum mampu menyediakan ketersedian aspek teknologi untuk memperluas pasar nasional maupun internasional yang selama ini dilakukan oleh   supplier  .  
 Dalam rangka mewujudkan kebijakan Minapolitan yang   sustainable development,   pemerintah sejauh ini menganbil peran sebagai regulator dan fasilitator, serta penyedia anggaran yang didasarkan pada empat prinsip   sustainable development  . Sedangkan aktor swasta menjalankan perannya sebagai penyedia modal dan membantu aspek pasar bagi petani tambak. Masyarakat berperan sebagai pembudidaya tambak dan menjaga kelestarian lingkungan sebagai wujud dukungannya terhadap pembangunan berkelanjutan. Kemitraan multi aktor yang terjadi selama ini di Desa Srowo adalah kemitraan mutualisme. Oleh karena itu, dalam rangka mendukung implementasi kebijakan Minapolitan berbasis   sustainable development   dibutuhkan peningkatan kualitas dan kuantitas komunikasi, adanya perluasan aspek pasar dan modal, serta tekhnologi yang ramah lingkungan. Selain itu pemerintah bersama pihak swasta dan masyarakat perlu mempertajam misi pembangunan berbasis   sustainable development  .}
		}