@thesis{thesis,
		author={Irianti  Alif Kartika},
		title ={Prinsip Non Diskriminasi Dalam Ketentuan Diversi Bagi Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual},
		year={2017},
		url={http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9427/},
		abstract={Pada tesis ini penulis mengangkat permasalahan mengenai anak, khususnya mengenai prinsip non diskriminasi dalam ketentuan diversi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual. Dimana terdapat konflik norma di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu antara pasal 2 dengan pasal 7 ayat (2), yaitu mengenai pengaturan diversi yang dirasa penulis masih mengandung prinsip diskriminasi terhadap anak sebagai pelaku kekerasan seksual sehingga anak tidak diperbolehkan untuk melakukan diversi.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mengangkat rumusan masalah: (1) Apakah pengaturan diversi dalam UU SPPA sudah mencerminkan prinsip non diskriminasi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual? (2) Bagaimana reformulasi hukum diversi dalam UU SPPA terhadap prinsip non diskriminasi bagi anak sebagai pelaku kekerasan seksual di masa yang akan datang?
Penulisan tesis ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus. Dimana bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan penafsiran gramatikal.
Hasil penelitian dengan metode penelitian diatas, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada. Pertama, bahwa diversi yang terdapat di dalam UU SPPA belum mencerminkan prinsip non diskriminasi dikarenakan terdapat pembatasan mengenai syarat anak melakukan diversi yaitu ancaman hukuman yang diterima anak tersebut tidak boleh diatas 7 tahun dan anak tersebut bukan merupakan residivis. Kedua, dengan melakukan perbandingan diversi antara negara Indonesia dengan The Beijing Rules, serta beberapa perbandingan agar pengaturan hukum mengenai diversi dapat mencerminak prinsip non diskriminasi, untuk kedepannya dapat diganti agar diversi dapat dilaksanakan dalam hal semua tindak pidana tanpa terkecuali.}
		}