@thesis{thesis,
		author={Akuba  Pepen H.},
		title ={Rencana Strategi Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kewirausahaan (Studi Pada Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi, Dan UKM Kabupaten Pohuwato, Gorontalo)},
		year={2018},
		url={http://repository.ub.ac.id/id/eprint/9515/},
		abstract={Peran kewirausahaan dalam pengembangan ekonomi di suatu daerah dirasa
sangat penting, karena bisa menyerap tenaga kerja di sekitar daerah tersebut.
Dalam mengoptimalkan fungsi kewirausahaan sebagai pilar yang kokoh dalam
pengembangan ekonomi daerah, pembudayaan wirausaha kepada masyarakat
sangat dibutuhkan. Dukungan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah
sangatlah diperlukan. Pemerintah daerah Pohuwato dalam mendukung adanya
kegiatan perekonomian melalui wirausaha ditunjukkan dengan terbentuknya
rencana strategi yang nantinya akan diaplikasikan kepada masyarakat, sehingga
terwujud masyarakat Kabupaten Pohuwato yang mandiri dan berdaya.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah jenis
penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan
adalah sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang
digunaan adalah pengamatan (observasi), wawancara, dokumentasi. Instrumen
penelitian yag digunakan yaitu peneliti itu sendiri, pedoman wawancara dan
perangkat penunjang lainnya seperti alat perekam suara, buku catatan dan alat
tulis. Dalam menganalisis data penelitian menggunakan metode yang
dikemukakan oleh Miles, Huberman dan Saldana 2014.
Hasil penelitian ini, menunjukkan bahwa perencanaan strategi
pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan
dan Koperasi UKM sudah baik namun belum maksimal, terbukti bahwa dalam
penyusunan rencana strategi melalui program fasilitasi pembangunan usaha
dengan kegiatan berupa pendampingan dalam pemecahan masalah berjalan
dengan baik, dan pada rencana strategi pemasaran berupa pelatihan teknologi
pengemasan juga baik. Akan tetapi kurangnya monitoring serta evaluasi pada
kegiatan pendampingan masih kurang dilakukan oleh pemerintah daerah, juga
kurangnya standarisasi pada pengemasan produk yang akan dipasarkan.}
		}