@thesis{thesis,
		author={Silaen  Masmur B.D. Rudyanto},
		title ={Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Polri Dalam Menjalankan Tugas Penegakan Hukum Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
(Studi Kasus Analisis Pelaksanaan Tugas Menghadapi Sekelompok Pengunjuk Rasa)},
		year={2011},
		url={http://repository.ubharajaya.ac.id/8461/},
		abstract={Polisi Indonesia (POLRI) adalah salah satu institusi Pemerintah yang bertanggung jawab penuh kepada  masyarakat  atas Pelanggaran  Hukum  yang ada di lndonesia.  Institusi Penegakan Hukum lain nya juga mempunyai  tugas yang sama  dengan  polisi   yaitu Kejaksaan, Kehakiman, dan Lembaga Pemasyarakatan. Keempat lembaga ini diharapkan bekerjasama untuk membentuk apa yang disebut "Administrasi Peradilan Pidana Terpadu".
Pelaksanaan tugas kepolisian nasional, baik secara preventif maupun  secara represif, harus dilakukan sesuai dengan hukum dan peraturan yang ketat untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Ada beberapa peraturan antara lain KUHP, KUHAP terhadap ( Undang-undang. No 8 tahun 1981), Undang-Undang kepolisian RI (UU No 2 tahun 2002), Undang-Undang Hak Asasi  Manusia (UU No 39 tahun 1999) yang melindungi hak asasi manusia.
Aturan hukum yang dilakukan oleh polisi sangat berisiko karena  orang-orang, baik penjahat dan korban sering masuk kedalam  situasi  anarkis. Polisi sering menjadi korban yang mengakibatkan  situasi anarkis tersebut. Di satu sisi, polisi berkewajiban melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, timbul masalah hukum yang  merupakan kewajiban sebagai penegakan Hukum,  di sisi lain, mereka tidak mendapatkan perlindungan hukum yang cukup, bila menjadi korban Penulis merasa bahwa polisi bisa  mendapatkan perlindungan melalui Undang­ Undang Kepolisian,	UU Kepolisian yang mencakup hukum pidana umum. Undang-undang  ini  yaitu  (UU RI No  2 tahun  2002  tentang  Kepolisian) yang  merupakan  Lex  Specialis  belum  dapat  memberikan  perlindungan  hukum pada anggota Polisi yang menjadi korban  kekerasan massa yang sepenuhnya dilaksanakan. Penulis menyarankan untuk dilakukannya amandemen itu, baik hukum material maupun formal.}
		}