@thesis{thesis,
		author={Badriyanto  Badriyanto},
		title ={Pembatalan Sertifikat Hak Guna Bangunan Di Daerah Kotamadya Jakarta Selatan Oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (Stud I Kasus Sertifikat Hgb 168/Kebayoran Lama Selatan)},
		year={2008},
		url={http://repository.ubharajaya.ac.id/8478/},
		abstract={Tanah mempunyai arti yang sangat penting dalam kehidupan sebagian 
besar rakyat Indonesia termasuk perekonomiannya yang masih bercorak agraris. 
Peranan tanah untuk keperluan tempat bermukim maupun untuk kegiatan usaha 
semakin meningkat. Sehubungan dengan itu akan meningkat pula kebutuhan akan 
dukungan berupa jaminan kepastian hukum dibidang pertanahan. Pemberian 
Jamman kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan tersediannya 
perangkat hukum yang tertulis. Oleh karenanya pendaftaran tanah 
diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang 
pertanahan. Hasil akhir dari pendaftaran tanah adalah sertiflkat sebagai surat tanda 
bukti yang kuat dalam pemilikan hak atas tanah. 
Permasalahan yang timbul adalah sertiftkat hak atas tanah sebagai surat 
tanda bukti yang kuat atas kepemilikan tanah itu dapat dibatalkan. Dan apakah 
pendaftaran hak atas tanah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku serta sesuai 
dengan apa yang dibutuhkan oleh pemegang hak atas tanah. 
Metode penelitian yang dilakukandalam penelitian ini adalah penelitian 
hukum normative, yaitu penelitian dengan melihat data sekunder yakni dengan 
menelaah undang-undang , peraturan pemerintah. Serta melal...'Ukan pendekatan 
l<asus dengan putusan Pengdilan. 
Sertiftkat hak atas tanah merupakan alat pembuktian yang kuat, disini 
dapat diartikan bahwa selama tidak ada orang yang dapat membuktikan 
sebaliknya, keterangan-keterangan yang ada dalam salinan buku tanah dan surat 
ukur tersebut haruslah diterima sebagai keterangan yang benar, baik itu dalam 
sengketa atau diluar sengketa. 
Pasal 19 UUPA 5/1960 menentukan bahwa untuk menjamin kepastian 
hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik 
Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, 
pendaftaran tersebut meliputi pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; 
pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; pemberian surat?surat tanda bul...1:i hak, yang berlalru sebagai alat pembuktian yang l...'Uat. Sedangkan 
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 
menentukan pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh . 
Pemerintah secara terns menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi 
pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data 
fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang 
tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti 
haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas 
satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Sedangkan 
pendaftaran tanah secara sporadik adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk 
pertama kali mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah dalam wilayah 
atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan secara individual atau massal.}
		}