@thesis{thesis,
		author={Rosadi  Ahmad},
		title ={Bahan Pembuktian Barang Bukti Tindak Pidana Terorisme Dalam Peradilan Indonesia},
		year={2008},
		url={http://repository.ubharajaya.ac.id/8630/},
		abstract={Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta 
merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara. Upaya 
penanggulangan tindak pidana terorisme diwujudkan pemerintah dengan 
mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 
2002, yang kemudian disetujui oleh DPR menjadi Undang-undang Nomor 15 Tahun 
2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Diperlukannya undang?undang ini karena pemerintah menyadari tindak pidana terorisme merupakan suatu 
tindak pidana yang luar biasa (extraordinary crime), sehingga membutuhkan 
penanganan yang luar biasajuga (extraordinary measures). 
Dalam beberapa kasus, tindak pidana terorisme di Indonesia sering sekali 
menggunakan Bahan Peledak atau Born. Dapatkah dijadikan sebagai alat bukti di 
persidangan Tindak Pidana Terorisme? Sehingga pelaku tindak pidana terorisme di 
Indonesia mendapatkan ganjaran yang setimpal kama perbuatannya dengan cara 
hukuman yang seberat-beratnya, sehingga pelaku tindak pidana terorisme menyesali 
apa yang diperbuatnya pada masyarakat, bangsa dan Negara ini. 
Beban pembuktian yang diemban oleh jaksa penuntut umum dalam 
persidangan merupakan wujud alat bukti dalam surat dakwaanya, bahwa terdakwa 
telah memenuhi unsur tindak pidana terorisme. Dengan demikian alat bukti yang 
dikategorikan dari tindak pidana terorisme sebagai mana dimaksud dalam pasal 27 
undang-undamg No 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, 
selain yang diatur dalam pasal 184 ayat 1 undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang 
hukum acara pidana.}
		}