@thesis{thesis,
		author={Kurnain  Ahmad},
		title ={Analisis Perkawinan Anak di Bawah Umur (Tinjauan dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)},
		year={2011},
		url={http://repository.ubharajaya.ac.id/9020/},
		abstract={Perkawinan merupakan suatu peristiwa hukum; sebuah lembaga suci yang 
bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekai. Di samping itu, 
perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Batas umur 
yang lebih rendah bagi wanita untuk kawin merupakan salah satu hal yang 
mengakibatkan Jaju kelahiran menjadi Jebih tinggi. Oleh karena itulah Undang?undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam menentukan 
batas umur untuk kawin; bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun. Prinsip 
yang dianut dalam undang-undang tidak menghendaki terjadinya perkawinan di 
bawah umur sehingga apabila perkawinan ini terjadi maka perkawinan tersebut 
dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan. Dengan Jatar belakang 
ini penulis mengangkat masalah mengenai "Analisis Perkawinan Anak di Bawah 
Umur (Tinjauan dari Segi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 
Tentang Perkawinan)". Berdasarkan hal tersebut, maka pokok pennasalahan yang 
dapat dirumuskan adalah 1. Bagaimanakah perkawinau di bawah umur dipar1dang 
dari sistem hekum perkawinan di Indonesia? 2. Bagaimana akibat hukum yang 
ditimbulkan terhadap perkawinan di bawah umur?. Metode penelitian yang 
digunakan adalah penelitian yang bersifat nonnatif; suatu prosedur penelitian 
ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari sisi 
nonnatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur 
tennasuk dalam kategori eksploitasi anak dan jelas akan merampas semua hak 
anak, sepanjang hal tersebut tidak mengikuti ketentuan dan hukum yang berlaku. 
Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kesempatan belajar yang layak 
justru harus dipaksa menjalani sebuah perkawinan yang masih belum saatnya 
dipikul. Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama 
mencegah agar perkawinan di bawah umur jangan sampai terjadi dengan cara 
menegakkan norma dan asas-asas yang ditentukan dalam undang-undang terkait.}
		}