@thesis{thesis,
		author={Bakkara  Darwin},
		title ={Penegakan Hukum Tindak Pidana Ilegal Minning (Di Wilayah Hukum Bangka)},
		year={2011},
		url={http://repository.ubharajaya.ac.id/9028/},
		abstract={Manusia yang seyogyanya sebagai makluk hidup yang berakal dan berbudi 
merupakan satu kesatuan yang terpadu dengan lingkungan, karena kita 
merupakan sub-sistem dari ekosistem lingkungan. Perkembangan dan 
pergeseran nilai, kian menciptakan kehadiran manusia sebagai sistem yang 
lebih tinggi derajatnya dari pada seluruh lingkungan. Kebutuhan manusia 
berkembang pesat seiring dengan pertumbuhan penduduk yang diikuti ilmu 
pengetahuan dan teknologi. Dari sini kemudian timbul keinginan manusia 
untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan melakukan 
eksploitasi kekayaan-kekayaan alam tanpa mengindahkan etika lingkungan 
yang berakhir pada kerusakan lingkungan. Hal ini dapat terlihat dari 
be1iambahnya jumlah pendatang di Kabupaten Bangka, yang senantiasa 
melakukan penambangan pasir timah ini, dari luar Pulau Bangka, seperti 
pendatang dari Palembang, Jawa, Bugis, dan lain-lain. 
Bertitik tolak dari latar belakang masalah seperti diuraikan di atas, maka 
penulis mengidentifikasi berbagai permasalahan dalam pengawasan 
perpindahan dampak illegal mi1ming terhadap lingkungan sekitar, antara 
lain bagimana peran pemerintah khususnya dalam menanggulangi illegal 
minning juga termasuk merusak dampak pencemaran lingkungan sekitar, 
bagaimana pengaturannya, bagaimana aturan pengelolaan lingkungan hidup 
terhadap illegal minning, dan bagaimana upaya pemerintah terhadap 
pengawasan illegal minning. 
Perbuatan penambangan liar yang dilakukan oleh perorangan ataupun badan 
hukum yang mengakibatkan te1jadinya asap dan menimbulkan dampak yang 
sangat besar bagi lingkungan hidup berupa pencemaran dan atau perusakan 
lingkungan hidup. Merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan 
pidana dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga 
pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Oleh karena perbuatan tersebut 
termasuk dalam tindak pidana dibidang lingkungan hidup.}
		}