@thesis{thesis,
		author={Kuti  Nehemia},
		title ={Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Dan Penerbit Kartu Kredit (Analisis Pt. Bank Internasional Tbk)},
		year={2008},
		url={http://repository.ubharajaya.ac.id/9140/},
		abstract={Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berbagai permasalahan tentang 
kartu kredit khususnya di Bank Intemasional Indonesia (BII), dan Penelitian ini 
merupakan penelitian kepustakaan (library Research), pengurnpulan data 
dilakukan dengan menggunakan metode dokurnentasi, yaitu mencari dan 
rnengurnpulkan data-data berupa buku, undang-undang, karnus, internet, diktat, 
makalah serta surat kabar yang berkaitan dengan kartu kredit di Indonesia, 
khususnya di Bank Intemasional Indonesia (BII), Analisa data yang digunakan 
dalarn penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif yaitu suatu rnetode untuk 
rnernperoleh garnbaran singkat rnengenai permasalahan yang tidak di dasarkan 
pada bilangan statistik tetapi didasarkan atau kajian yang di uji dengan norma?norma dan kaidah-kaidah hukurn yang berkaitan dengan masalah tentang kartu 
kredit. Analisisnya adalah mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya kredit 
macet khususnya para pengguna dan penerbit kartu kredit di Bank Intemasional 
Indonesia (BII), Dasar Hukurn yang tepat untuk melindungi kreditur atau penerbit 
(Bank) adalah peraturan Bank Indonesia No. 7/52/2005 pasal 18 ayat (1) yang 
rnengatakan "Pemberian kartu kredit hanya dapat dilakukan oleh penerbit 
berdasarkan permohonan tertulis dari calon pemegang kartu" dan dasar hukum 
untuk melindungi pihak debitur atau pemegang kartu kredit agar hak dan 
kewajibannya tetap terjaga, rneskipun pada umurnnya pihak debitur atau 
pernegang kartu kredit yang menjadi penyebab utarna tirnbulnya sengketa kredit 
rnacet adalah terdapat pada pasal 18 ayat (1) huruf (g) Undang-undang No.8 
Tahun 1999 tentang perlindungan konsurnen yang rnenyatakan "Pelaku usaha 
dalarn menawarkan barang dan /ataujasa yang ditujukan untuk diperdagangkan di 
larang membuat atau mencanturnkan klausula baku pda setiap dokumen dan /atau 
perjanjian apabila : g." rnenyatakan tunduknya konsurnen kepada peraturan yang 
berupa aturan baru, tarnbahan, lanjuta, dan I atau pengubahan lanjutan yang dibuat 
sepihak oleh pelaku usaha dalarn masa konsumen rnernanfaatkan jasa yang 
dibelinya}
		}