@thesis{thesis,
		author={Hakim  Arif Rahman},
		title ={TINJAUAN YURIDIS PROSEDUR PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI AUTENTIK PENGUASAAN HAK ATAS TANAH},
		year={2021},
		url={http://repository.ugr.ac.id:1015/650/},
		abstract={Bahwa  Skripsi  ini  meneliti  tentang  Tinjauan  yuridis  prosedur
penerbitan Sertifikat Elektronik sebagai bukti autentik penguasaan hak atas 
tanahdengan  rumusan  masalah  yaitu,  bagaimana  prosedur  pendaftaran  tanah 
untuk  mendapatkan  Sertifikat  Elektronik   dan  bagaimana  kekuatan  sertifikat 
Elektronik  sebagai  bukti  autentik  penguasaan  hak  atas  tanah.  Tujuan  dari 
penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  dan  menganalisis  bagaimana  prosedur 
penerbitan Sertifikat Elektronik Sebagai bukti autentik penguasaan hak atas tanah. 
Manfaat dan kegunaan penelitian ini berupa manfaat teoritis dan manfaat praktis, 
dengan menggunakan metode penelitian yang normatif.
Penelitian  ini  merupakan  penelitian  normatif.  Dengan  cara  menganalisis 
atau  mengkaji  suatu  Peraturan  Peundang-Undangan  yang  berlaku  dan 
berkompeten  untuk  digunakan  sebagai  dasar  untuk  melakukan  pemecahan 
masalah. Objek penelitian Sripsi ini adalah tentang Prosedur penerbitan Seritifikat 
Elektronik  sebagai  bukti  autentik  penguasaan  hak  atas  tanah  dengan  beberapa 
tinjauan  pustaka  di  antaranya  tinjauan  tentang  hak  atas  tanah,  tinjauan  tentang 
pendaftaran  tanah,  tinjauan  tentang  Sertifikat,  kemudian  tinjaun  tentang 
Pembuktian.  Sedangkan  sumber  bahan  hukum  yang  digunakan  terbagi  menjadi 
dua   yaitu  bahan  hukum  primer  dan  sekunder,  dalam  penelitian  Skripsi  ini 
pengumpulan  bahan  hukum  dengan  cara  studi  kepustakaan  yaitu  dengan 
menganalisis  peraturan  Perundang-Undangan  dan  diharapkan  dapat  menjadi 
penelitian yang bersifat normatif.
Berdasarkan  hasil  penelitian,  prosedur  penerbitan  Seritifikat  Elektronik 
haruslah  mengacu  kepada  Peraturan  Pemerintah  Nomor  24  tahun  1997  tentang 
pendaftaran tanah bagi tanah yang belum terdaftar dan belum memilki bukti fisik 
dan yuridis sesuai dengan pasal pasal 11 dan 12. Kemudian untuk mendapat kan 
Sertifikat  Elektronik  atau  pergantian  Sertifikat  yang  analog  menjadi  sertifikat 
Elektronik mengacu pada Peraturan Mentri Tata ruang kepala Badan pertanahan 
Nasional  Nomor  1  tahun  2021  tentang  Sertifikat  Elektronik  yaitu  pasal  pasal  2 
selanjutnya  di  keluarkanlah  aturan  pelaksananya  yaitu  Peraturan  pemerintah 
Nomor  18  tahun  2021  tentang  hak  pengelolaan,  hak  atas  tanah,  satuan  rumah 
susun  dan  pendaftaran  tanah  yaitu  pasal  84,  selanjutnya  kekuatan  Sertifikat 
Elektronik  sebagai  bukti  autentik  penguasaan  hak  atas  tanah  termasuk  kedalam 
perluasan  alat  bukti  surat  yaitu  dalam  pasal  1866  kitab  hukum  perdata  dan 
Sertifikat hak atas tanah dapat di batalkan ke autentikannya jika tidak memenuhi 
Unsur-unsur  sebuah  akta  autentik   sesuai  dengan  ketentuan  pasal  1868  kita b 
hukum  perdata  dan  selanjutnya  dapat  di  batalkan  jika  setelah  5  tahun 
diterbitkannya  sebuah  Seritifkat  ada  yang  merasa  keberatan  dapat  melakukan 
gugatan ke kantor Badan Pertanahan Nasional atau ke pengadilan sesuai dengan 
pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran 
tanah.}
		}