@thesis{thesis,
		author={Riduan  Edward},
		title ={Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan Oleh Pejabat Pemerintah Dalam Kaitan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
Tentang Administrasi Pemerintahan},
		year={2022},
		url={http://repository.uki.ac.id/8496/},
		abstract={Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena penyelesaian tindak pidana korupsi
yang sering menemui titik persinggungan atau pertautan (aanknopingspunten) antar
bidang hukum administrasi dengan hukum pidana. Merujuk pada permasalahan
tersebut, penyelesaian perkara tindak pidana korupsi pejabat pemerintah dalam hal
ini penyalahgunaan kewenangan dikaji dalam perspektif hukum administrasi
negara. Penelaahan pandangan hukum administrasi negara dalam penyelesaian
perkara penyalahgunaan wewenang jabatan oleh pejabat pemerintah didasari atas
kualifikasi tindakan yang termasuk dalam tindak pidana korupsi. Dalam konteks
pencegahan tindak pidana korupsi, penelitian ini ingin menganalisis kebijakan
kriminal yang berlaku menurut perpsktif undang-undang tipikor dan undangundang
administrasi pemerintahan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis
normatif dengan tipologi deskriptif yang mengola sumber data empirik yang primer
maupun sekunder berasal dari buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal, atau literatur
lainnya. Penentuan tindakan penyalahgunaan wewenang merupakan kewenangan
Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konteks tindak pidana korupsi,
penyalahgunaan kewenangan harus dikategorikan sebagai species delic dari unsur
melawan hukum genus delict dan kebijakan kriminal yang berlaku mengacu pada
metode sistematik structural, metode absolisionistik dan metode moralistik.
Formulasi ini dilegalisasi dalam kebijakan pidana antara undang-undang nomor 3
tahun 1971 dan undang-undang nomor 31 tahun 1999 Jo undang-undang nomor 20
tahun 2001 oleh karena itu,diharapkan agar seluruh stakeholders khususnya pejabat
pemerintahan dalam memaknai dan mengaktualisasikan kekuasaan dan
kewenangan dalam jabatan serta mewujudkan sinergitas antara struktur hukum dan
budaya hukum.
Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Penyalahgunaan Wewenang, Administrasi
Pemerintahan./ This research is motivated by the phenomenon of the settlement of criminal acts of
corruption which often meet the point of intersection or linkage
(aanknopingspunten) between the fields of administrative law and criminal law.
Referring to these problems, the settlement of cases of corruption by government
officials, in this case the abuse of authority, is studied in the perspective of state
administrative law. The review of the legal views of state administration in
resolving cases of abuse of office authority by government officials is based on the
qualifications of actions that are included in criminal acts of corruption. In the
context of preventing corruption, this study wants to analyze the criminal policies
that apply from the perspective of the corruption law and government
administration law. This research is a normative juridical research with descriptive
typology that manages primary and secondary empirical data sources from books,
documents, journals, or other literature. The determination of acts of abuse of
authority is the authority of the State Administrative Court. In the context of
corruption, abuse of authority must be categorized as a species offense from
elements against the law of the genus delict and the applicable criminal policy
refers to the structural systematic method, the absolitionistic method and the
moralistic method. This formulation was legalized in the criminal policy between
Law No. 3 of 1971 and Law No. 31 of 1999 in conjunction with Law No. 20 of 2001.
Therefore, it is hoped that all stakeholders, especially government officials, in
interpreting and actualizing power and authority in office. and to create synergy
between the legal structure and legal culture.
Keywords : Corruption, Abuse Of Authority, Government Administration.}
		}